Gapuramanise.com, Ambon – Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat menjadi pembicara dalam kegiatan Obrolan Demokrasi Kudatuli bertema “Dari Perlawanan Menuju Reformasi” yang digelar di Ambon, Sabtu (25/7).
Dalam pendampingannya, Benhur menilai efektivitas pelaksanaan program tersebut dengan menyoroti adanya keluhan dari pihak pengelola atau yayasan yang menjalankan MBG.
Menurutnya, apabila suatu program benar-benar berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat, seharusnya tidak muncul berbagai permasalahan dari pihak pelaksana.
“Kalau MBG ini baik, kenapa yang mengeluh justru perusahaan atau yayasan yang mengelolanya,” kata Benhur.
Ia juga menyinggung adanya proses hukum terhadap salah satu pihak yang disebut sebagai pengelola program MBG. Menurut Benhur, kondisi tersebut menjadi perhatian masyarakat dan dapat menjadi bahan penilaian terhadap pelaksanaan program.
“Ketika bos MBG menangkap jaksa, masyarakat tidak mengeluh, justru pengelolanya yang panik. Itu tandanya apakah MBG ini baik atau tidak, silakan kawan-kawan masyarakat yang menilai sendiri,” ujarnya.
Benhur menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus terbuka terhadap evaluasi dan pengawasan publik. Menurutnya, kritik terhadap pelaksanaan program pemerintah merupakan bagian dari mekanisme demokrasi untuk memastikan kebijakan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
Ia juga mengatakan, sebagai partai yang berada di luar pemerintahan, PDI Perjuangan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap berbagai kebijakan publik agar pelaksanaannya berlangsung secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
Pernyataan tersebut disampaikan Benhur dalam rangkaian diskusi Obrolan Demokrasi Kudatuli yang membahas perjalanan demokrasi Indonesia sekaligus menjadi ruang pertukaran gagasan mengenai berbagai isu kebangsaan, termasuk evaluasi terhadap kebijakan publik. (LB-GM)
About The Author
