Home » Tragedi Gunung Nona, API Maluku Kecam Kelalaian Pemprov Maluku dan Dirjen Gakkum

Gapuramanise.com, Ambon – Tragedi longsor di kawasan pertambangan emas tanpa izin (PETI) Gunung Nona, Desa Wapsalit, Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru, yang menewaskan dua orang penambang, mendapat sorotan serius dari Aliansi Pemuda Intelektual (API) Maluku.

Wakil Direktur Eksekutif API Maluku, Leonard Manuputty, kepada Gapuramanise.com, Rabu (18/11/2026), menilai peristiwa tersebut tidak bisa dilepaskan dari persoalan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal di Kabupaten Buru.

Menurut Leonard, tragedi yang merenggut nyawa Kelvin Waemese (25) dan Boi Nurlatu (26) seharusnya menjadi peringatan keras bagi Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) untuk mengevaluasi kinerja pengawasan terhadap aktivitas PETI.

“Peristiwa di Gunung Nona ini sangat memprihatinkan. Dua nyawa manusia telah melayang akibat longsor di lokasi pertambangan ilegal. Kami melihat ada persoalan serius dalam pengawasan. Pemerintah Daerah dan Dirjen Gakkum tidak boleh menutup mata terhadap aktivitas pertambangan yang terus berlangsung tanpa jaminan keselamatan bagi masyarakat,” tegas Leonard.

Ia menilai, pemerintah dan aparat penegak hukum seharusnya melakukan langkah pencegahan dan penertiban secara serius, bukan baru memberikan perhatian setelah jatuhnya korban jiwa.

“Jangan sampai pemerintah dan aparat penegak hukum hanya hadir ketika bencana sudah terjadi. Pertanyaannya, bagaimana aktivitas pertambangan ilegal ini bisa terus berlangsung? Di mana fungsi pengawasan dan penindakan selama ini? Ini harus dijelaskan secara terbuka kepada publik,” ujarnya.

Leonard juga menyoroti bahwa aktivitas pertambangan tanpa izin bukan hanya persoalan pelanggaran hukum, tetapi menyangkut keselamatan manusia dan kerusakan lingkungan.

Menurutnya, masyarakat yang bekerja di kawasan pertambangan tersebut merupakan kelompok yang paling rentan menanggung risiko, sementara pengawasan dan kepastian tata kelola pertambangan masih menjadi persoalan yang harus diselesaikan.

“Jangan hanya masyarakat kecil yang terus menjadi korban. Pemerintah harus berani mengevaluasi seluruh aktivitas pertambangan ilegal, termasuk menelusuri siapa saja pihak yang bertanggung jawab dan bagaimana aktivitas tersebut bisa berlangsung. Penegakan hukum harus berlaku adil dan tidak boleh tebang pilih,” lanjutnya.

API Maluku Desak Evaluasi dan Penertiban Tambang Ilegal

Lebih lanjut, Leonard mendesak Pemerintah Kabupaten Buru, Pemerintah Provinsi Maluku, serta Dirjen Gakkum untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan ilegal di Gunung Nona.

Ia menegaskan, penertiban tidak boleh sebatas imbauan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata, pengawasan berkelanjutan, dan penegakan hukum yang transparan.

“Jangan menunggu ada korban berikutnya baru pemerintah bergerak. Dua orang telah meninggal dunia. Ini bukan persoalan kecil. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama, bukan dikorbankan demi aktivitas pertambangan yang tidak memiliki kepastian hukum dan standar keselamatan,” tegasnya.

Leonard berharap tragedi Gunung Nona menjadi momentum untuk menghentikan praktik pertambangan ilegal yang membahayakan masyarakat serta mendorong tata kelola sumber daya alam yang bertanggung jawab.

“Emas memang memiliki nilai ekonomi, tetapi nyawa manusia jauh lebih berharga. Jangan sampai kekayaan alam Maluku justru menjadi sumber penderitaan bagi masyarakatnya sendiri. Pemerintah harus bertanggung jawab dan memastikan tragedi seperti ini tidak kembali terulang,” tutup Leonard. (LB-GM) 

About The Author

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *