
Gapuramanise.com, Ambon – Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, mendesak agar pembangunan ruang publik di kawasan bantaran Sungai Waitomu, Kota Ambon, yang dikerjakan Kodam XV/Pattimura, segera dibongkar. Desakan tersebut berkaitan dengan persoalan kepatuhan terhadap regulasi pemanfaatan kawasan sungai.
Benhur menyampaikan sikap itu setelah menghadiri rapat kerja gabungan komisi bersama sejumlah instansi dan organisasi perangkat daerah (OPD) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Maluku, Jumat (13/11/2026).
Ia menjelaskan, dukungan terhadap program pembangunan yang dilakukan Kodam XV/Pattimura tetap diberikan. Namun, menurutnya, setiap pembangunan harus memperhatikan aturan hukum, termasuk ketentuan mengenai pemanfaatan kawasan bantaran sungai.
Benhur menilai, pembangunan yang dilakukan di lokasi tersebut perlu dievaluasi karena terdapat ketentuan yang telah disampaikan Balai Wilayah Sungai (BWS) melalui surat resmi.
Baginya, pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada penyediaan fasilitas publik, tetapi juga harus memastikan seluruh prosesnya berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Kami senang Pangdam, tapi kami tidak senang kalau bangun di tempat itu,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa aturan yang telah disampaikan oleh BWS harus menjadi perhatian semua pihak. Sebab, kepatuhan terhadap regulasi merupakan prinsip penting dalam setiap pelaksanaan pembangunan.
Atas pertimbangan tersebut, Benhur meminta agar bangunan ruang publik yang telah didirikan di bantaran Sungai Waitomu dibongkar apabila terbukti tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar pelaksanaan pembangunan di Maluku tetap berjalan dengan menghormati aturan dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Benhur kembali menegaskan bahwa persoalan ini bukan berkaitan dengan penolakan terhadap institusi TNI maupun program pembangunan Kodam XV/Pattimura, melainkan menyangkut lokasi pembangunan yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (LM-GM)
