
Gapuramanise.com, Ambon – Dugaan aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) menggunakan alat berat jenis excavator di kawasan Sungai Waenibe, Kabupaten Buru, resmi dilaporkan kepada Kepolisian Daerah Maluku. Daniel Tomhisa, S.H., yang mewakili Persekutuan Pemuda Pelajar Waenibe, mendatangi Ditreskrimsus Polda Maluku dengan didampingi praktisi hukum dan sejumlah rekan-rekannya, Rabu (18/11/2026).
Pelaporan tersebut menjadi langkah hukum yang ditempuh Daniel untuk mendesak aparat penegak hukum segera mengambil tindakan terhadap dugaan aktivitas pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan dan mengancam kepentingan masyarakat.
Usai menyerahkan laporan pengaduan, Daniel menyampaikan kepada Gapuramanise.com bahwa langkah tersebut bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bentuk keseriusan dalam memperjuangkan perlindungan lingkungan hidup, khususnya kawasan Sungai Waenibe.
Menurutnya, persoalan tambang emas menggunakan excavator di kawasan sungai bukan persoalan kecil yang dapat dipandang sebelah mata. Apalagi, aktivitas tersebut diduga berlangsung tanpa kejelasan perizinan dan berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap badan sungai, perubahan struktur aliran, sedimentasi, serta terganggunya fungsi ekologis lingkungan.
“Pelaporan ini bukan sekadar formalitas administratif atau upaya mencari perhatian publik. Kami datang ke Polda Maluku dengan didampingi praktisi hukum dan rekan-rekan untuk memastikan persoalan ini ditempuh melalui jalur hukum yang benar. Sungai Waenibe merupakan bagian dari ruang hidup masyarakat yang harus dilindungi. Ketika ada aktivitas penambangan menggunakan alat berat di sekitar aliran sungai yang diduga tidak memiliki izin, maka aparat penegak hukum harus hadir untuk memastikan apakah aktivitas tersebut memiliki dasar hukum atau justru merupakan praktik pertambangan ilegal,” tegas Daniel.
Ia menegaskan, pihaknya tidak ingin persoalan tersebut hanya berhenti pada penerimaan laporan tanpa adanya perkembangan penanganan yang jelas. Menurut Daniel, diterimanya pengaduan oleh Ditreskrimsus Polda Maluku harus menjadi awal dari proses penyelidikan yang transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai masyarakat sudah menempuh jalur hukum, melengkapi laporan, menyerahkan bukti dokumentasi, tetapi kemudian tidak mengetahui bagaimana perkembangan penanganannya. Kami tidak ingin laporan masyarakat hanya menjadi tumpukan administrasi di meja kepolisian. Ada tanggung jawab institusional yang harus dijalankan. Kepolisian harus menindaklanjuti setiap pengaduan berdasarkan hukum, bukan membiarkan persoalan ini berlarut-larut tanpa kepastian,” ujarnya.
Daniel juga menyoroti pentingnya ukuran waktu dalam kerja kepolisian. Baginya, keseriusan aparat tidak cukup hanya dibuktikan dengan diterimanya surat pengaduan, tetapi harus terlihat melalui langkah konkret, mulai dari pemeriksaan awal, penyelidikan lapangan, pengumpulan bukti, hingga pengungkapan pihak-pihak yang diduga terlibat.
“Publik tentu ingin mengetahui sejauh mana laporan ini ditindaklanjuti. Kami berharap kepolisian memiliki langkah kerja yang jelas dan terukur. Jangan sampai waktu terus berjalan, sementara masyarakat tidak mendapatkan informasi mengenai perkembangan penanganan laporan. Penegakan hukum membutuhkan keseriusan dan kecepatan yang terukur, terlebih ketika persoalan yang dilaporkan berkaitan dengan dugaan aktivitas pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan. Kami akan terus mengawal proses ini dan meminta agar penanganannya tidak berjalan lambat,” lanjutnya.
Dalam surat pengaduan yang ditujukan kepada Kapolda Maluku melalui Ditreskrimsus Polda Maluku, Daniel menguraikan dugaan tindak pidana pertambangan tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Pengaduan tersebut juga memuat permintaan agar kepolisian mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga melakukan, menguasai, mengoperasikan, memfasilitasi, maupun memperoleh keuntungan dari aktivitas pertambangan tersebut. Sebab, identitas pihak yang bertanggung jawab belum diketahui dan menjadi bagian yang perlu diungkap melalui proses penyelidikan.
Sebagai bukti awal, Daniel turut melampirkan dokumentasi peninjauan langsung ke lokasi serta tangkapan layar pemberitaan sebelumnya mengenai dugaan aktivitas pertambangan emas menggunakan excavator di Sungai Waenibe.
Pengaduan tersebut telah diterima Ditreskrimsus Polda Maluku melalui Surat Tanda Terima Pengaduan Nomor STTP/271/XI/2026/Ditreskrimsus, tertanggal 18 November 2026.
Tidak berhenti pada Polda Maluku, Daniel mengungkapkan bahwa pihaknya juga telah mempersiapkan langkah pelaporan kepada Kejaksaan Tinggi Maluku. Langkah tersebut dimaksudkan untuk mendorong perhatian dan pengawasan dari lembaga penegak hukum lainnya terhadap persoalan dugaan pertambangan tanpa izin di Sungai Waenibe.
“Kami tidak akan berhenti hanya karena laporan sudah diterima. Kami juga telah mempersiapkan langkah untuk membawa persoalan ini ke Kejaksaan Tinggi Maluku. Ini bukan berarti kami tidak mempercayai kepolisian, tetapi kami ingin memastikan bahwa persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat dan perlindungan lingkungan mendapatkan perhatian serius dari lembaga penegak hukum. Kami ingin ada kepastian hukum, siapa yang bertanggung jawab harus diungkap, dan apabila ditemukan unsur pidana, harus diproses sesuai ketentuan perundang-undangan,” tegas Daniel.
Ia juga mengingatkan bahwa perlindungan lingkungan hidup tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan ekonomi maupun kepentingan kelompok tertentu. Menurutnya, negara memiliki kewajiban melindungi sumber daya alam dan memastikan setiap aktivitas pertambangan berjalan sesuai ketentuan hukum.
Daniel menegaskan, pihaknya bersama praktisi hukum dan rekan-rekannya akan terus mengawal laporan tersebut serta meminta agar proses penanganannya tidak berjalan tanpa kejelasan.
“Yang kami tuntut sederhana, tegakkan hukum secara adil dan jangan tebang pilih. Jangan sampai masyarakat kecil begitu mudah berhadapan dengan hukum, sementara aktivitas yang diduga merugikan lingkungan justru tidak mendapatkan penanganan yang serius. Sungai Waenibe bukan milik segelintir orang. Ada kepentingan masyarakat dan generasi mendatang yang harus dilindungi. Karena itu, kami meminta Polda Maluku membuktikan komitmennya melalui tindakan nyata, bukan sebatas pernyataan bahwa laporan akan ditindaklanjuti,” tutupnya.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah Ditreskrimsus Polda Maluku dalam menindaklanjuti pengaduan tersebut. Sebab, persoalan ini tidak hanya menyangkut dugaan pelanggaran hukum di sektor pertambangan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab negara dalam melindungi lingkungan hidup.
Laporan telah diterima, pendampingan hukum telah dilakukan, dan bukti awal telah diserahkan. Selanjutnya, publik menunggu tindak lanjut serta kepastian penegakan hukum atas dugaan aktivitas tambang emas ilegal di Sungai Waenibe. (LM-GM)
