Gapuramanise.com, Wamkana – Gotris Karwayu selaku Ketua IKAPELAMAWA menyoroti sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Wamkana, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan. Menurutnya, salah satu persoalan yang selama ini kurang mendapat perhatian publik adalah kinerja dan tanggung jawab Penjabat (PJ) Kepala Desa Wamkana, terutama dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pelayanan administrasi, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat.
Gotris menilai, keberadaan kantor desa seharusnya menjadi pusat pelayanan publik dan tata kelola administrasi pemerintahan desa. Namun, berdasarkan keluhan masyarakat, kondisi di lapangan justru menimbulkan pertanyaan mengenai fungsi dan kelengkapan fasilitas kantor Desa Wamkana.
Masyarakat mempertanyakan untuk apa gedung kantor desa dibangun apabila tidak didukung fasilitas penunjang yang memadai sehingga pelayanan administrasi tidak dapat berjalan secara optimal. Bahkan, berdasarkan informasi yang diterima, untuk mengurus berbagai kebutuhan administrasi, pemerintah desa masih harus meminjam laptop. Sementara itu, untuk kebutuhan pencetakan dokumen (print), perangkat pemerintah desa disebut harus pergi ke Namrole.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: apakah kantor Desa Wamkana hanya dibangun sebagai gedung fisik tanpa dilengkapi sarana dan prasarana pendukung, seperti alat tulis kantor (ATK), komputer, laptop, printer, serta fasilitas digital lainnya?
Padahal, kantor desa merupakan pusat tata kelola administrasi pemerintahan yang semestinya didukung dengan fasilitas memadai agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara efektif, cepat, dan profesional. Apabila persoalan mendasar seperti ini terus dibiarkan tanpa perhatian serius, maka tata kelola administrasi pemerintahan desa berpotensi kehilangan arah dan mengalami kemunduran.
Selain persoalan fasilitas kantor, Gotris Karwayu juga menyoroti penilaian masyarakat terhadap kinerja PJ Kepala Desa Wamkana. Sejumlah masyarakat mempertanyakan sejauh mana pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PJ selama menjalankan roda pemerintahan desa.
Menurutnya, Penjabat Kepala Desa memiliki peran strategis sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa, mulai dari menjalankan pemerintahan, mengoordinasikan pembangunan, melakukan pembinaan kemasyarakatan, hingga pemberdayaan masyarakat. Karena itu, jabatan PJ Kepala Desa bukan sekadar posisi administratif atau formalitas pemerintahan, melainkan amanah yang memiliki tanggung jawab nyata dan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Gotris menegaskan bahwa apabila berbagai persoalan mendasar di desa belum mendapatkan perhatian dan penyelesaian yang jelas, maka wajar apabila masyarakat mempertanyakan efektivitas kepemimpinan serta kinerja pemerintah desa saat ini.
Tidak hanya itu, persoalan kepastian pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) juga menjadi perhatian. Masyarakat mempertanyakan status Penjabat Kepala Desa yang terus diperpanjang, sementara kepastian pelaksanaan Pilkades belum mendapatkan kejelasan yang terbuka kepada masyarakat.
Menurut Gotris, dalam sistem pemerintahan desa, setiap jabatan memiliki aturan, kewenangan, serta batas waktu yang harus dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, masyarakat berhak mengetahui sampai kapan kepemimpinan sementara ini akan berlangsung dan bagaimana pemerintah daerah memberikan kepastian terhadap proses demokrasi di tingkat desa.
“Katong bukan mempersoalkan orangnya, tetapi katong mempertanyakan kinerja, tanggung jawab, dan kepastian tata kelola pemerintahan di Desa Wamkana. Kantor desa dibangun untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan sekadar menjadi gedung yang berdiri tanpa fasilitas dan aktivitas pelayanan yang maksimal,” tegas Karwayu.
Ia juga mempertanyakan bagaimana pelayanan administrasi dapat berjalan dengan baik apabila pemerintah desa masih harus meminjam laptop dan pergi ke Namrole hanya untuk mencetak dokumen.
“Kalau untuk mengurus administrasi saja pemerintah desa masih harus meminjam laptop, bahkan untuk mencetak dokumen harus ke Namrole, lalu apa sebenarnya fungsi kantor desa yang sudah dibangun? Pemerintah desa harus melihat ini sebagai persoalan serius, karena pelayanan masyarakat tidak boleh berjalan dengan keterbatasan yang terus dibiarkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gotris menegaskan bahwa PJ Kepala Desa harus memahami dan menjalankan seluruh tugas serta tanggung jawab yang melekat pada jabatannya.
“PJ Kepala Desa punya tugas dan tanggung jawab yang jelas. Bukan hanya menduduki jabatan, tetapi harus mampu menjalankan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Jangan sampai jabatan berjalan, tetapi fungsi pemerintahan justru tidak dirasakan oleh masyarakat,” lanjutnya.
Terkait kepastian Pilkades, ia kembali menegaskan bahwa demokrasi di tingkat desa tidak boleh terus dibiarkan menggantung tanpa penjelasan yang transparan.
“Katong juga mempertanyakan sampai kapan kepemimpinan PJ ini terus diperpanjang sementara kepastian Pilkades belum jelas. Pemerintahan memang harus tetap berjalan, tetapi kepastian demokrasi jangan dibiarkan menggantung. Masyarakat membutuhkan kepastian sistem, transparansi, dan proses demokrasi yang jelas,” tutup Gotris.
Atas berbagai persoalan tersebut, Gotris Karwayu berharap Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dan instansi terkait dapat memberikan perhatian serius terhadap kondisi pemerintahan Desa Wamkana, khususnya menyangkut kelengkapan fasilitas kantor, optimalisasi pelayanan administrasi, evaluasi kinerja PJ Kepala Desa, serta kepastian pelaksanaan Pilkades.
Ia menilai bahwa keberhasilan pemerintahan desa tidak cukup hanya diukur dari berdirinya gedung kantor, tetapi harus dilihat dari sejauh mana pelayanan publik, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat benar-benar berjalan serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Masyarakat Desa Wamkana membutuhkan pemerintahan yang hadir, bekerja, dan memberikan kepastian. Sebab, kantor desa bukan sekadar bangunan fisik, melainkan pusat pelayanan dan wajah penyelenggaraan pemerintahan yang harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat. (SWW-GM)
About The Author
