Gapuramanise.com, Buru Selatan – Persoalan akses Jalan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di Kecamatan Fena Fafan, Kabupaten Buru Selatan, kembali menjadi sorotan. Selama puluhan tahun, masyarakat masih bergantung pada jalan tersebut sebagai akses utama transportasi dan penghubung berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari. Ironisnya, hingga kini, kondisi jalan yang memprihatinkan belum mendapatkan kepastian penanganan yang serius dan terukur dari pemerintah.
Kondisi jalan yang ekstrem, khususnya ketika memasuki musim timur, telah menjadi hambatan serius bagi mobilitas masyarakat. Dampaknya tidak hanya dirasakan dalam aktivitas transportasi, tetapi juga menyentuh aspek pelayanan kesehatan, akses pendidikan, distribusi hasil pertanian, serta pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.
Buruknya infrastruktur tersebut memperlihatkan bahwa persoalan Jalan HPH Fena Fafan bukan sekadar masalah kerusakan jalan, melainkan menyangkut pemerataan pembangunan dan tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Ongen Hukunala kepada Gapuramanise.com, Senin (9/11/2026), menyampaikan bahwa persoalan tersebut telah berulang kali disuarakan kepada Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dan DPRD, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Namun, berbagai upaya penyampaian aspirasi tersebut belum menghasilkan langkah konkret yang memberikan kepastian terhadap status dan masa depan Jalan HPH Fena Fafan.
“Persoalan Jalan HPH Fena Fafan ini bukan persoalan baru. Sudah puluhan tahun masyarakat bergantung pada akses jalan tersebut. Aspirasi juga sudah berulang kali disampaikan kepada pemerintah dan DPRD, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Namun, sampai sekarang masyarakat belum mendapatkan kepastian mengenai langkah penyelesaiannya,” ungkap Ongen.
Ia menilai, kondisi tersebut tidak boleh terus dibiarkan karena masyarakat menjadi pihak yang paling merasakan dampak dari lambannya penanganan infrastruktur. Ketika akses jalan mengalami kerusakan parah, aktivitas ekonomi, pelayanan publik, dan kebutuhan sosial masyarakat ikut terganggu.
Dalam perjuangannya, Ongen turut menyoroti landasan konstitusional mengenai hak masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28E ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menjadi salah satu landasan dalam mendorong kepastian penyelenggaraan infrastruktur jalan, termasuk kejelasan status dan kewenangan pengelolaannya.
Menurut Ongen, pemerintah perlu memberikan penjelasan resmi mengenai status hukum Jalan HPH, pihak yang memiliki kewenangan pengelolaan, serta kemungkinan perubahan status dari jalan khusus menjadi jalan umum sesuai persyaratan peraturan perundang-undangan. Termasuk peluang peningkatan status menjadi jalan nasional apabila memenuhi ketentuan yang berlaku.
“Pemerintah harus memberikan penjelasan resmi. Kita perlu tahu bagaimana status hukum Jalan HPH ini, siapa yang memiliki kewenangan pengelolaan, dan apakah ada peluang untuk meningkatkan statusnya menjadi jalan umum, termasuk kemungkinan menjadi jalan nasional apabila memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Sebagai bentuk keseriusan dalam memperjuangkan kepastian tersebut, Ongen Hukunala menyatakan bahwa dalam waktu dekat dirinya akan menemui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Bupati Buru Selatan.
Pertemuan itu akan difokuskan pada permintaan penjelasan mengenai kebijakan pemerintah, perencanaan pembangunan, kewenangan penanganan, serta langkah konkret yang akan ditempuh dalam menyelesaikan persoalan Jalan HPH Kecamatan Fena Fafan.
“Dalam waktu dekat saya akan menemui Kepala Dinas PUPR dan Bupati Buru Selatan untuk meminta penjelasan langsung. Saya ingin ada kepastian mengenai kebijakan dan langkah konkret pemerintah. Masyarakat tidak membutuhkan janji semata, tetapi membutuhkan solusi nyata yang bisa dirasakan,” ujarnya.
Ongen juga menyoroti pentingnya peran DPRD Kabupaten Buru Selatan dan DPRD Provinsi Maluku dalam mengawal persoalan tersebut. Fungsi pengawasan dan penganggaran lembaga legislatif harus diarahkan untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat, terutama menyangkut infrastruktur dasar yang berdampak langsung terhadap kehidupan publik.
Menurutnya, keberpihakan pemerintah dan wakil rakyat harus dibuktikan melalui kebijakan, pengawasan, serta tindakan nyata, bukan sebatas pernyataan dan komitmen tanpa tindak lanjut.
Pembangunan infrastruktur jalan merupakan bagian penting dari pemerataan pembangunan daerah. Masyarakat Fena Fafan memiliki hak yang sama untuk menikmati akses transportasi yang layak, pelayanan publik yang memadai, serta kesempatan ekonomi yang lebih baik.
“Perjuangan ini bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan demi keadilan pembangunan, kesejahteraan, dan masa depan masyarakat Fena Fafan. Jangan sampai generasi berikutnya kembali mewarisi persoalan jalan yang sama tanpa kepastian penyelesaian,” tutup Ongen.
Persoalan Jalan HPH Fena Fafan kini membutuhkan keberanian kebijakan dan keseriusan pemerintah dalam menghadirkan penyelesaian. Kepastian status hukum, kejelasan kewenangan, perencanaan pembangunan, dan langkah penanganan yang terukur harus menjadi prioritas agar masyarakat tidak terus menanggung dampak dari persoalan infrastruktur yang telah berlangsung selama puluhan tahun. (LM-GM)
About The Author
