Gapuramanise.com, Maluku Tenggara – Rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di kawasan perbatasan Ohoi Tutrean dan Ohoi Sather, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, mulai menuai keberatan dari keluarga ahli waris Lakes Eduard Librech Rahantoknam.
Keberatan tersebut berkaitan dengan rencana pembangunan fasilitas tambatan perahu atau dermaga yang lokasinya diduga bersinggungan dengan tanah yang diklaim memiliki hubungan hukum dengan keluarga ahli waris.
Mewakili keluarga besar, Tutce Rahantoknam meminta Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara tidak terburu-buru menetapkan lokasi pembangunan sebelum melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap status tanah, riwayat kepemilikan, serta batas-batas objek yang dipersoalkan.
Menurut Tutce, pemerintah daerah harus memastikan seluruh aspek hukum dan administrasi telah diperiksa sebelum mengambil keputusan. Sebab, pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir tidak boleh mengesampingkan hak keperdataan pihak lain.
Ia menegaskan, keluarga tidak pernah menolak program Kampung Nelayan Merah Putih. Namun, proses penentuan lokasi harus dilakukan secara terbuka dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap tanah tersebut.
“Kami tidak menolak pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Tetapi, jangan sampai pemerintah menetapkan lokasi tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan keluarga yang memiliki kepentingan hukum atas tanah tersebut. Persoalan ini harus diselesaikan secara baik agar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar,” tegas Tutce.
Pernyataan itu disampaikan Tutce Rahantoknam melalui pesan Whatsapp kepada Gapuramanise.com, Jumat (6/11/2026), pukul 12.30WIT.
Ahli Waris Ingatkan Putusan Mahkamah Agung
Persoalan yang disampaikan keluarga Rahantoknam bukan hanya menyangkut keberatan terhadap penentuan lokasi proyek. Tutce menyebut, riwayat sengketa tanah dan batas wilayah antara Ohoi Tutrean dan Ohoi Sather sebelumnya telah melewati proses peradilan, mulai dari Pengadilan Negeri Tual hingga Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Ia secara khusus merujuk pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 949 K/Pdt/1997, yang menurut dokumen keluarga bertanggal 17 Februari 2000 dan diklaim telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde.
Atas dasar itu, keluarga meminta pemerintah daerah tidak mengabaikan dokumen putusan tersebut ketika melakukan pemeriksaan terhadap lokasi yang direncanakan menjadi tempat pembangunan fasilitas KNMP.
Tutce menilai, pencocokan antara substansi putusan pengadilan dan objek tanah di lapangan merupakan tahapan penting yang tidak boleh dilewati.
Ia juga mempertanyakan proses penerimaan usulan lokasi yang disampaikan Pemerintah Ohoi Sather kepada Dinas Perikanan. Menurutnya, perlu dipastikan apakah usulan tersebut telah melalui pemeriksaan mendalam, termasuk penelusuran riwayat penguasaan tanah dan kemungkinan adanya kepentingan hukum pihak lain.
“Jangan hanya menerima usulan administratif, tetapi mengabaikan persoalan hukum dan kepentingan pihak lain yang berkaitan dengan lokasi tersebut,” ujarnya.
Selain itu, Tutce menyebut keluarga besar Rahakbauw Ohoirenan sebagai salah satu pihak yang menurut keterangan keluarga mengetahui sejarah dan batas tanah yang dipersoalkan, termasuk kawasan yang dikenal dengan nama Meti Taat.
Karena itu, ia meminta agar pihak-pihak yang memahami sejarah tanah tersebut diberikan kesempatan menyampaikan keterangan dalam proses verifikasi.
Jangan Sampai Proyek Pemerintah Picu Perselisihan Dua Ohoi
Di tengah rencana pembangunan yang diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat pesisir, Tutce justru mengkhawatirkan munculnya persoalan sosial apabila penentuan lokasi dilakukan tanpa komunikasi yang memadai.
Ia mengingatkan bahwa persoalan tanah memiliki keterkaitan dengan sejarah, hubungan sosial, dan kepentingan masyarakat setempat. Karena itu, pemerintah tidak boleh memperlakukan persoalan tersebut sebatas urusan administrasi proyek.
Menurutnya, komunikasi antara Dinas Perikanan, pemerintah ohoi, keluarga ahli waris, dan masyarakat dari kedua wilayah perlu dilakukan sebelum keputusan final ditetapkan.
Tutce bahkan memperingatkan agar kebijakan yang tidak didahului koordinasi tidak menjadi pemicu ketegangan antara masyarakat Ohoi Tutrean dan Ohoi Sather.
“Jangan sampai kebijakan yang tidak didahului koordinasi justru memprovokasi keadaan antara dua kampung. Kalau persoalan ini dibiarkan dan kemudian menimbulkan konflik, siapa yang akan bertanggung jawab atas dampaknya? Pemerintah harus berpikir jauh sebelum mengambil keputusan,” katanya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat menjalankan peran sebagai fasilitator yang mampu mempertemukan seluruh pihak, bukan mengambil keputusan yang berpotensi memperbesar persoalan di tengah masyarakat.
Lima Tuntutan Keluarga kepada Pemerintah Daerah
Untuk mencegah munculnya persoalan hukum maupun konflik sosial, keluarga besar ahli waris Rahantoknam menyampaikan lima tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, khususnya Dinas Perikanan.
Pertama, keluarga meminta Dinas Perikanan memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar, tahapan, serta mekanisme penentuan lokasi pembangunan KNMP, terutama rencana pembangunan tambatan perahu atau dermaga.
Kedua, pemerintah diminta meneliti kembali dokumen pengajuan lokasi dari Pemerintah Ohoi Sather. Pemeriksaan tersebut harus mencakup riwayat tanah, status penguasaan, batas-batas wilayah, serta kemungkinan adanya hak keperdataan pihak lain.
Ketiga, keluarga meminta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 949 K/Pdt/1997 dipelajari dan dicocokkan dengan objek tanah yang menjadi rencana pembangunan.
Keempat, keluarga ahli waris Rahantoknam, keluarga Rahakbauw Ohoirenan, serta unsur masyarakat Ohoi Tutrean dan Ohoi Sather harus diberikan ruang untuk terlibat dalam proses klarifikasi dan verifikasi.
Kelima, pemerintah diminta tidak mengambil langkah lanjutan yang berpotensi mengabaikan persoalan status maupun batas tanah sebelum pemeriksaan dan penyelesaian dilakukan sesuai ketentuan hukum.
Pembangunan Harus Mengutamakan Kepastian Hukum
Tutce kembali menegaskan bahwa keberatan keluarga bukan bentuk penolakan terhadap program pemerintah. Ia justru berharap pembangunan KNMP dapat terlaksana tanpa meninggalkan persoalan hukum yang berpotensi merugikan masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan sebuah program pemerintah tidak hanya diukur dari berdirinya infrastruktur, tetapi juga dari kemampuan penyelenggara pemerintahan memastikan prosesnya berjalan dengan benar.
Pembangunan boleh dilaksanakan, tetapi hak masyarakat tetap harus dihormati. Demikian pula, keputusan pemerintah harus didasarkan pada pemeriksaan yang cermat, bukan semata-mata mengikuti usulan administratif.
Keluarga ahli waris berharap Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara segera memberikan klarifikasi secara terbuka sekaligus membuka ruang dialog dengan seluruh pihak yang berkepentingan.
Sebab, pemerintah yang bijaksana bukan hanya mampu menghadirkan pembangunan, tetapi juga mampu mencegah persoalan hukum dan konflik sosial sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
“Jangan sampai program yang seharusnya membawa kesejahteraan justru menjadi sumber ketegangan di tengah masyarakat. Kepastian hukum, koordinasi, dan penghormatan terhadap hak masyarakat harus menjadi perhatian utama,” tandasnya. (LM-GM)
About The Author
