Gapuramanise.com, Ambon – Kebijakan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan menunjuk seorang guru besar dari Universitas Pattimura sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) menuai sorotan dari aspek hukum administrasi pemerintahan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sorotan tersebut disampaikan Farhan Tukmuli melalui analisis hukumnya. Ia menilai, pengangkatan tersebut perlu ditinjau secara menyeluruh, terutama terkait persyaratan jabatan, mekanisme penunjukan, serta kesesuaiannya dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Menurut analisis hukum saya, pengangkatan guru besar sebagai Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Selatan perlu ditinjau secara serius, terutama dari aspek persyaratan jabatan, mekanisme penugasan, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jabatan akademik dan jabatan pimpinan tinggi dalam birokrasi pemerintahan memiliki jalur karier serta persyaratan yang berbeda. Karena itu, penunjukan tersebut harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh mengabaikan prinsip sistem merit dalam manajemen ASN,” tegas Farhan kepada Gapuramanise.com, Selasa (27/10/2026).
Farhan menjelaskan, jabatan Sekda kabupaten merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang memiliki kedudukan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengisian jabatan tersebut harus mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, rekam jejak, serta persyaratan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, jabatan guru besar atau profesor merupakan jabatan akademik dalam jalur jabatan fungsional dosen. Sementara itu, Sekda berada dalam struktur kepemimpinan birokrasi pemerintahan daerah. Perbedaan jalur karier ini membuat proses penempatan seseorang pada jabatan Sekda harus mengikuti mekanisme kepegawaian yang sah.
Ia menegaskan, status pelaksana tugas yang bersifat sementara tidak serta-merta menghilangkan kewajiban untuk memenuhi ketentuan administrasi dan persyaratan jabatan. Oleh karena itu, dasar hukum penunjukan Plt Sekda perlu dipastikan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah status kepegawaian dosen Universitas Pattimura yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah pusat. Apabila ASN dari instansi berbeda ditugaskan ke pemerintah daerah, diperlukan mekanisme penugasan atau perpindahan yang sesuai dengan ketentuan. Persyaratan jabatan yang akan diduduki juga harus tetap diperhatikan.
Farhan turut menyoroti penerapan sistem merit dalam kebijakan tersebut. Menurutnya, sistem merit mengedepankan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan integritas sebagai dasar pengelolaan ASN.
Karena itu, setiap keputusan pengangkatan pejabat harus mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan kesesuaian kompetensi. Kebijakan kepegawaian yang tidak mengikuti prinsip tersebut berpotensi menimbulkan persoalan dalam tata kelola birokrasi dan pengembangan karier ASN di daerah.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian prosedur atau persyaratan, keputusan pengangkatan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum administrasi. Untuk itu, Farhan menilai perlu ada pemeriksaan oleh instansi yang berwenang guna memastikan legalitas keputusan tersebut.
Ia juga menyebut Badan Kepegawaian Negara (BKN), Ombudsman Republik Indonesia, dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai jalur pengawasan atau penyelesaian yang dapat ditempuh sesuai kewenangan, prosedur, dan persyaratan yang berlaku.
Sebagai langkah perbaikan, Farhan mendorong Pemerintah Kabupaten Buru Selatan mengevaluasi kembali keputusan penunjukan Plt Sekda. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pejabat yang ditunjuk memenuhi persyaratan serta seluruh tahapan administrasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum.
Jika penugasan melibatkan ASN dari luar lingkungan pemerintah daerah, prosesnya harus mengikuti mekanisme resmi dengan memperhatikan status kepegawaian, persyaratan jabatan, serta ketentuan perpindahan atau penugasan antarinstansi.
Selain itu, koordinasi dengan BKN dan Kementerian Dalam Negeri dinilai penting untuk memperoleh kejelasan mengenai kesesuaian prosedur pengangkatan tersebut.
Farhan berharap persoalan ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar pengisian jabatan strategis tetap berlandaskan kepastian hukum, profesionalitas, dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Menurutnya, penerapan aturan kepegawaian secara konsisten diperlukan untuk menjaga integritas birokrasi sekaligus memastikan setiap jabatan pemerintahan diisi melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan. (SKI-GM)
About The Author
