Gapuramanise.com, Jakarta – Sosok Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, terus menjadi salah satu figur yang mendapat perhatian dalam dinamika politik nasional. Sebagai salah satu figur muda di pemerintahan, kebijakan, pernyataan, maupun program yang berkaitan dengannya tidak lepas dari sorotan publik.
Ungkapan “Gibran memang sosok yang ditakuti” dapat ditempatkan sebagai bagian dari perdebatan mengenai kemunculan generasi baru dalam kepemimpinan nasional. Bagi sebagian kalangan, Gibran dipandang sebagai representasi regenerasi politik dan kepemimpinan generasi muda. Di sisi lain, terdapat pula pertanyaan publik mengenai pengalaman, efektivitas kebijakan, serta kemampuan menerjemahkan gagasan politik menjadi hasil yang dapat diukur.
Pernyataan yang dikaitkan dengan pengamat politik dan pegiat media sosial Iyas Subiakto, yang dikenal sebagai pendukung Presiden Joko Widodo, perlu dilihat berdasarkan konteks dan sumber asli agar kutipan tidak terlepas dari keseluruhan pernyataannya.
Penugasan Papua dan Tanggung Jawab Wakil Presiden
Salah satu bidang yang berkaitan dengan posisi Wakil Presiden adalah pembangunan Papua.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022, Wakil Presiden memiliki posisi dalam Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP). Peran tersebut menempatkan Wakil Presiden dalam koordinasi dan pengawalan agenda percepatan pembangunan Papua serta pelaksanaan otonomi khusus.
Persoalan Papua sendiri memiliki kompleksitas yang luas, mulai dari pembangunan, pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat hingga persoalan keamanan.
Karena itu, ukuran keberhasilan kebijakan di Papua tidak hanya berkaitan dengan keberadaan lembaga atau penugasan formal, tetapi juga dengan perkembangan konkret yang dapat dirasakan masyarakat.
PLTSa Putri Cempo dan Persoalan di Lapangan
Rekam kebijakan Gibran ketika menjabat Wali Kota Surakarta juga menjadi bagian dari pembahasan mengenai kapasitas kepemimpinannya. Salah satunya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Putri Cempo.
PLTSa Putri Cempo mulai dioperasikan pada 30 Oktober 2023. Pemerintah Kota Surakarta menyebut proyek tersebut merupakan hasil kerja sama dengan PT Solo Citra Metro Plasma Power dan berlokasi di kawasan TPA Putri Cempo, Mojosongo.
Gibran ketika itu menyampaikan harapan agar PLTSa dapat membantu menangani persoalan sampah sekaligus menghasilkan energi listrik.
Namun, pelaksanaan proyek juga menjadi bagian dari evaluasi publik. Sejumlah persoalan operasional dan lingkungan yang muncul di sekitar fasilitas tersebut menjadi perhatian dan menunjukkan bahwa sebuah proyek strategis tidak hanya perlu dinilai dari tujuan awalnya, tetapi juga dari pelaksanaan serta dampaknya terhadap masyarakat.
Dengan demikian, PLTSa Putri Cempo lebih tepat ditempatkan sebagai program yang memiliki tujuan pengelolaan sampah dan energi, tetapi tetap membutuhkan evaluasi terhadap berbagai persoalan di lapangan.
Coding dan Artificial Intelligence dalam Pendidikan
Gibran juga menjadi salah satu pejabat yang mendorong penguatan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial (AI).
Kebijakan pemerintah kemudian menetapkan Koding dan Kecerdasan Artifisial sebagai mata pelajaran pilihan yang diterapkan secara bertahap mulai tahun ajaran 2025/2026, dimulai dari kelas 5 SD, kelas 7 SMP, dan kelas 10 SMA/SMK.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk merespons perkembangan teknologi sekaligus menyiapkan peserta didik menghadapi perubahan dunia kerja.
Namun, penerapannya membutuhkan kesiapan guru, perangkat teknologi, koneksi internet, serta kemampuan sekolah dalam mengintegrasikan materi tersebut ke dalam pembelajaran.
Karena itu, tantangannya bukan hanya mengenai perlu atau tidaknya AI dan coding diajarkan, tetapi juga bagaimana memastikan implementasinya tidak memperlebar kesenjangan antara sekolah yang memiliki fasilitas digital memadai dengan sekolah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur.
Makan Bergizi Gratis dan Keterlibatan UMKM
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi bagian dari agenda pemerintahan Prabowo-Gibran.
Pada tahap uji coba 2024, Gibran menyampaikan bahwa pelaku UMKM di sekitar sekolah maupun wilayah penerima manfaat dapat dilibatkan dalam penyediaan makanan. Ia bahkan menyebut setiap UMKM dapat memperoleh pesanan makanan untuk program tersebut.
Dalam uji coba lainnya, skema penyediaan makanan juga melibatkan UMKM, warung kecil, warteg, dan katering. Gibran menyampaikan bahwa berbagai skema tersebut masih dalam tahap pengujian dan evaluasi.
Karena itu, pembahasan mengenai keterlibatan UMKM dalam MBG tidak hanya menyangkut ada atau tidaknya pelibatan, tetapi juga perlu melihat bagaimana mekanisme pengadaan berjalan, siapa yang menjadi pemasok, serta seberapa besar manfaat ekonomi yang diterima pelaku usaha kecil di daerah.
Janji Lapangan Kerja dan Tantangan Realisasi
Persoalan lapangan kerja juga menjadi bagian penting dari visi-misi Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Dalam debat cawapres pada Desember 2023, Gibran menyampaikan gagasan pembukaan 19 juta lapangan kerja melalui sejumlah strategi, antara lain hilirisasi, pemerataan pembangunan, pengembangan ekonomi kreatif, dan penguatan UMKM.
Target tersebut kemudian menjadi bagian dari agenda pemerintahan Prabowo-Gibran. Pada 2025, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pemerintah masih menunggu data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) untuk melihat perkembangan penciptaan dan penyerapan tenaga kerja secara lebih valid.
Karena itu, evaluasi terhadap target lapangan kerja membutuhkan data resmi dan periodik. Pertanyaan publik tidak hanya menyangkut jumlah pekerjaan yang tercipta, tetapi juga sektor yang menyerap tenaga kerja, kualitas pekerjaan, serta keterlibatan tenaga kerja muda.
Dari Solo ke Panggung Nasional
Sebelum menjadi Wakil Presiden, Gibran memiliki pengalaman sebagai Wali Kota Surakarta. Sejumlah kebijakan selama kepemimpinannya di tingkat daerah kemudian menjadi bagian dari rekam jejak yang kembali dibicarakan ketika ia berada di tingkat nasional.
Di tingkat lokal, berbagai persoalan seperti pengelolaan sampah, pelayanan publik, penataan kota, pasar, aset daerah dan kebijakan pembangunan menjadi ruang evaluasi masyarakat.
Ketika seorang pemimpin berpindah dari pemerintahan daerah ke pemerintahan nasional, rekam jejak tersebut tentu kembali menjadi perhatian publik.
Karena itu, perdebatan mengenai Gibran tidak semata-mata berkaitan dengan dukungan atau penolakan terhadap seorang figur politik. Hal yang lebih substantif adalah bagaimana publik melihat kinerja, konsistensi kebijakan, transparansi, serta kesesuaian antara gagasan dan pelaksanaan.
Gibran dan Perdebatan Kepemimpinan Masa Depan
Gibran berada dalam posisi yang mendapat perhatian besar. Sebagai Wakil Presiden, ia menjalankan peran konstitusional dalam pemerintahan sekaligus menghadapi pengawasan publik terhadap berbagai agenda yang berkaitan dengan dirinya.
Karena itu, istilah “ditakuti” dalam perdebatan politik perlu dijelaskan berdasarkan konteks.
Apakah istilah tersebut merujuk pada pengaruh politik?
Apakah berkaitan dengan posisinya sebagai bagian dari generasi baru dalam pemerintahan?
Atau merupakan bentuk persepsi sebagian pendukung dan pengamat terhadap perkembangan karier politiknya?
Pertanyaan tersebut hanya dapat dijawab melalui data, rekam kebijakan, serta perkembangan politik dan pemerintahan yang dapat diamati dari waktu ke waktu.
Tuntutan Pembuktian
Pada akhirnya, posisi Gibran sebagai figur muda dalam pemerintahan nasional membawa dua hal sekaligus: sorotan dan tuntutan pembuktian.
Berbagai agenda seperti pembangunan Papua, pendidikan berbasis teknologi, program MBG, penciptaan lapangan kerja, pembangunan daerah, serta target Indonesia Emas 2045 akan terus menjadi ruang evaluasi publik.
Dukungan terhadap pemerintah maupun kritik terhadap kebijakannya sama-sama menjadi bagian dari ruang demokrasi. Namun, keduanya akan lebih bermakna apabila didasarkan pada informasi yang dapat diverifikasi dan penilaian terhadap hasil kebijakan.
Dengan demikian, pernyataan bahwa “Gibran memang sosok yang ditakuti” lebih tepat ditempatkan sebagai bagian dari perdebatan politik yang perlu diuji melalui fakta dan rekam kinerja.
Pada akhirnya, waktu dan data akan memperlihatkan bagaimana gagasan serta kebijakan yang berkaitan dengan Gibran diterjemahkan menjadi hasil yang dapat dirasakan masyarakat. (ACT-GM)
About The Author
