Gapuramanise.com, Ambon – Proses perekrutan tenaga kerja dalam pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) LNG Abadi Blok Masela dinilai belum memberikan ruang yang proporsional bagi masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).
Sorotan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Membangun Bumi Kalwedo (DPP GMBK), Yamres Pakniany, kepada GapuraManise.com, Rabu (30/9/2026). Ia meminta INPEX Masela Ltd. memastikan proses perekrutan tenaga kerja dilakukan secara adil dan tidak mengabaikan masyarakat MBD.
Yamres mengatakan, pembangunan Blok Masela merupakan proyek strategis yang tidak hanya berdampak terhadap satu wilayah administratif. Karena itu, manfaat pembangunan, termasuk kesempatan kerja, semestinya dapat dirasakan oleh masyarakat di wilayah-wilayah yang telah diakui sebagai wilayah terdampak maupun yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengembangan proyek.
“Kami meminta INPEX berlaku adil. Jangan sampai proses perekrutan tenaga kerja dalam pengembangan Blok Masela hanya mengakomodir masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sementara masyarakat Maluku Barat Daya yang juga merupakan bagian dari wilayah terdampak justru terabaikan,” tegas Yamres.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas, terutama berkaitan dengan proses penyusunan dan pembahasan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta berbagai kesepakatan yang melibatkan pemangku kepentingan.
Dalam proses pengembangan Blok Masela, kata Yamres, Kabupaten MBD bukan sekadar daerah yang berada di sekitar wilayah proyek, tetapi memiliki keterkaitan sosial, ekonomi, lingkungan, dan geografis dengan pengembangan kawasan tersebut.
Keterlibatan masyarakat MBD, lanjutnya, semestinya tidak berhenti pada tahap konsultasi publik, pemetaan sosial, atau pembahasan dampak lingkungan. Keterlibatan itu harus diterjemahkan ke dalam manfaat yang konkret, termasuk kesempatan memperoleh pekerjaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peluang usaha, serta keterlibatan masyarakat lokal dalam rantai ekonomi proyek.
“Kalau dalam dokumen dan proses analisis dampak MBD diakui sebagai salah satu wilayah terdampak, maka konsekuensinya harus ada keterlibatan yang nyata. Jangan hanya diakui ketika membahas dampak, tetapi ketika berbicara tentang manfaat dan kesempatan kerja masyarakat MBD justru tidak mendapatkan ruang yang memadai,” ujarnya.
Pemerintah Sebut MBD Masuk Prioritas
Sorotan tersebut, menurut Yamres, menjadi penting karena pemerintah pusat telah menyampaikan bahwa masyarakat lokal harus menjadi prioritas dalam penyerapan tenaga kerja pada proyek Blok Masela.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, dalam peletakan batu pertama pembangunan Proyek LNG Abadi Masela pada Juli 2026, disebut menyampaikan bahwa pemerintah bersama INPEX telah bersepakat memprioritaskan masyarakat yang berada di wilayah tier satu dan dua dalam penyerapan tenaga kerja.
Dalam pemberitaan terkait pernyataan tersebut, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya disebut sebagai wilayah yang berada dalam prioritas tenaga kerja lokal. Pemerintah Provinsi Maluku juga menyatakan bahwa proses rekrutmen tenaga kerja akan mengutamakan masyarakat Maluku, khususnya masyarakat dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai wilayah terdampak langsung.
“Kalau pemerintah sudah menyatakan MBD termasuk wilayah yang harus mendapatkan prioritas, maka prinsip tersebut harus benar-benar diwujudkan di lapangan. Jangan sampai ada perbedaan antara komitmen yang disampaikan pemerintah dengan praktik perekrutan yang terjadi di lapangan,” kata Yamres.
MBD Jangan Hanya Menjadi Penonton
Yamres menegaskan, masyarakat MBD tidak menolak pembangunan Blok Masela. Sebaliknya, masyarakat MBD menginginkan pembangunan berlangsung secara adil, transparan, inklusif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat daerah.
Menurutnya, investasi berskala besar seperti Blok Masela harus menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus membuka ruang ekonomi bagi masyarakat lokal.
Karena itu, INPEX dan seluruh perusahaan kontraktor yang terlibat dalam proyek tersebut perlu memiliki mekanisme yang jelas dalam memberikan kesempatan kepada tenaga kerja asal MBD.
“Masyarakat MBD tidak meminta perlakuan khusus. Yang kami minta adalah kesempatan yang adil. Kalau ada persyaratan kompetensi, mari kita penuhi melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas. Tetapi jangan sampai masyarakat MBD tidak mendapatkan kesempatan hanya karena proses rekrutmen tidak dibuka secara proporsional,” jelasnya.
Hal tersebut, lanjut Yamres, juga sejalan dengan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia lokal.
Sebelumnya, dalam kegiatan bersama Pemerintah Kabupaten MBD pada 2025, INPEX dan Universitas Pattimura melakukan survei terkait kondisi sosial masyarakat, tenaga kerja, pasokan pangan, serta vendor UMKM di MBD sebagai bagian dari persiapan pengembangan Blok Masela.
Bagi GMBK, data dan pemetaan tersebut seharusnya menjadi dasar untuk memastikan masyarakat MBD benar-benar memperoleh manfaat dari proyek, bukan sekadar menjadi objek pendataan.
Rekrutmen Harus Transparan
DPP GMBK juga meminta agar proses perekrutan tenaga kerja dalam proyek Blok Masela dilakukan secara transparan dan terbuka.
Informasi mengenai jenis pekerjaan, jumlah kebutuhan tenaga kerja, persyaratan, mekanisme pendaftaran, tahapan seleksi, hingga hasil perekrutan, menurut Yamres, perlu dapat diakses masyarakat.
“Kami meminta INPEX membuka informasi rekrutmen secara transparan. Masyarakat harus tahu berapa tenaga kerja yang dibutuhkan, bidang apa saja yang tersedia, apa persyaratannya, bagaimana mekanisme seleksinya, dan berapa banyak tenaga kerja yang berasal dari MBD maupun daerah lainnya,” kata Yamres.
Transparansi tersebut dinilai penting untuk mencegah munculnya persepsi diskriminasi atau ketidakadilan dalam proses perekrutan.
INPEX sendiri melalui kanal karier resminya menyatakan membuka kesempatan kerja untuk berbagai posisi dan meminta pelamar mengikuti proses rekrutmen melalui kanal resmi perusahaan. INPEX juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap informasi perekrutan yang tidak berasal dari kanal resmi karena terdapat potensi penipuan yang mengatasnamakan perusahaan.
Karena itu, GMBK meminta informasi mengenai kebutuhan tenaga kerja untuk proyek yang berada di wilayah Maluku dapat disosialisasikan secara luas, termasuk kepada masyarakat dan pencari kerja di Kabupaten MBD.
Jangan Sampai Komitmen Hanya Menjadi Dokumen
Yamres menegaskan, pembangunan Blok Masela harus dilihat sebagai proses pembangunan yang melibatkan masyarakat di wilayah terdampak.
Kesepakatan dan komitmen yang telah dituangkan dalam berbagai dokumen, termasuk dokumen lingkungan dan hasil konsultasi dengan pemangku kepentingan, menurutnya harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan tindakan nyata.
“Kami tidak ingin MBD hanya disebut dalam dokumen, tetapi tidak terlihat dalam implementasi. Kalau MBD diakui sebagai wilayah terdampak, maka masyarakatnya juga harus memperoleh manfaat dari keberadaan proyek tersebut. Salah satunya melalui kesempatan kerja dan pengembangan kapasitas tenaga kerja lokal,” tegasnya.
Ia berharap INPEX bersama pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kabupaten MBD, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, SKK Migas, serta perusahaan-perusahaan kontraktor yang terlibat dapat membangun mekanisme perekrutan yang lebih terbuka dan proporsional.
GMBK, kata Yamres, siap mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia MBD agar mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja proyek. Namun, peningkatan kompetensi tersebut harus berjalan beriringan dengan adanya kepastian ruang bagi masyarakat MBD untuk berkompetisi dan bekerja dalam proyek Blok Masela.
“Kami ingin pembangunan Blok Masela menjadi pembangunan yang menghadirkan keadilan. Tanimbar harus mendapatkan manfaat, MBD juga harus mendapatkan manfaat. Tidak boleh ada masyarakat di wilayah terdampak yang merasa ditinggalkan ketika proyek ini mulai memberikan manfaat ekonomi,” pungkas Yamres.
Dengan dimulainya pembangunan fisik Proyek LNG Abadi Masela pada Juli 2026, tuntutan terhadap keterlibatan tenaga kerja lokal menjadi semakin relevan. Pemerintah juga telah menargetkan peningkatan proporsi tenaga kerja lokal pada fase konstruksi, termasuk melalui peningkatan kompetensi masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan industri migas.
Bagi DPP GMBK, momentum pembangunan Blok Masela harus menjadi kesempatan untuk memastikan investasi berskala besar dapat berjalan seiring dengan penghormatan terhadap masyarakat lokal, pemerataan manfaat pembangunan, serta prinsip keadilan bagi seluruh wilayah yang terdampak. (SWW-GM)
About The Author
