Gapuramanise.com, Ambon – Proyek strategis nasional Blok Masela kembali menjadi sorotan dalam talkshow bertajuk “Blok Masela: Motor Baru Pertumbuhan Ekonomi Maluku & Kedaulatan Energi Indonesia” yang digelar BetaBisa.id di Caffe Don-C, Senin (7/9/2026).
Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah akademisi, praktisi, dan pengamat untuk membedah masa depan proyek migas raksasa itu. Optimisme terhadap manfaat ekonomi yang besar mengemuka, namun bersamaan dengan itu muncul peringatan keras: Blok Masela tidak boleh hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi di atas kertas, sementara masyarakat Maluku menjadi penonton di tanah sendiri.
Tenaga Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dr. Michael Wattimena, SE., SH., MM, mengatakan perjalanan menuju pengembangan Blok Masela membutuhkan proses panjang, terutama dalam mengintegrasikan berbagai perizinan lintas kementerian.
Menurutnya, proses tersebut melibatkan berbagai sektor, mulai dari lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan hingga kementerian dan lembaga lainnya.
“Integrasi izin harus melibatkan lingkungan hidup, kehutanan, Kementerian Perhubungan dan lain-lain. Ada sekitar lima sampai tujuh kementerian yang harus terlibat,” ujar Wattimena.
Ia menjelaskan, koordinasi tersebut juga berkaitan dengan penyelesaian hak-hak masyarakat setempat. Karena itu, dibutuhkan sebuah mekanisme terpadu agar berbagai persoalan dapat ditangani secara terkoordinasi.
Wattimena secara khusus mengapresiasi peran Tim Terpadu Provinsi Maluku yang diketuai Sadli Le dalam mengkoordinasikan berbagai dinas dan kepentingan pemerintah daerah.
“Saya melihat Ketua Tim Terpadu di Provinsi Maluku, Bapak Sadli Le, sebagai dirigen yang mengkoordinasikan dinas-dinas terkait dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Partisipasi daerah melalui Ketua Tim Terpadu itu sangat optimal,” katanya.
Pendekatan Humanis dalam Persoalan Tanah
Salah satu persoalan penting dalam proyek berskala besar adalah penyelesaian hak atas tanah masyarakat. Wattimena menekankan pentingnya pendekatan yang lebih manusiawi dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
Ia menyebut, selama ini istilah “ganti rugi” kerap digunakan dalam pembicaraan mengenai pembebasan lahan. Namun, menurutnya, pendekatan yang didorong pemerintah melalui sektor ESDM adalah mengubah paradigma tersebut menjadi “ganti untung.”
“Sampai sejauh ini pendekatannya harus humanis dalam persoalan tanah. Bahasa yang selama ini dipersepsikan sebagai ganti rugi, perlu diubah menjadi ganti untung,” tegasnya.
Namun, diskusi tidak berhenti pada persoalan administrasi dan tanah. Para pembicara menekankan bahwa pembangunan Blok Masela harus benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Maluku.
Wattimena mengatakan proyek tersebut memiliki manfaat besar, bukan hanya bagi Maluku, tetapi juga terhadap kondisi ekonomi nasional dan masa depan ketahanan energi Indonesia.
Pada momentum groundbreaking, lanjutnya, pemerintah telah menegaskan bahwa pembangunan proyek tidak boleh berhenti sebagai seremoni semata.
“Groundbreaking tidak berhenti sampai di sini. Direncanakan pada 2029 semuanya sudah harus berproses,” ujarnya.
Saat ini proyek tersebut terus bergerak menuju tahapan Final Investment Decision (FID), dengan harapan konstruksi dapat segera dimulai sesuai tahapan perencanaan.
12 Ribu Peluang Kerja dan PI 10 Persen
Salah satu potensi terbesar yang menjadi perhatian dalam pengembangan Blok Masela adalah peluang penyerapan tenaga kerja.
Wattimena menyebut, proyek tersebut berpotensi membuka kesempatan kerja bagi tenaga lokal dalam jumlah besar, bahkan diperkirakan dapat mencapai 12 ribu tenaga kerja.
Selain itu, Maluku juga memiliki peluang memperoleh Participating Interest (PI) sebesar 10 persen.
Namun, angka besar tersebut justru memunculkan pertanyaan penting: apakah Maluku sudah benar-benar siap mengelola peluang tersebut?
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura, Prof. Dr. Teddy Christianto Leasiwal, SE., M.Si, mengingatkan bahwa pembangunan Blok Masela akan membawa perubahan besar terhadap struktur sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah sekitar proyek.
Menurutnya, perhatian utama tidak boleh hanya tertuju pada angka pertumbuhan ekonomi.
“Kita akan melihat serapan tenaga kerja. Dengan adanya Blok Masela, fasilitas dan tenaga kerja lokal diharapkan harus terserap dengan baik,” katanya.
Teddy menilai perubahan besar akan terjadi dalam struktur ekonomi masyarakat. Masyarakat yang sebelumnya menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian, misalnya, dapat terdorong masuk ke sektor jasa, konstruksi, dan berbagai pekerjaan baru lainnya.
Namun, perubahan tersebut harus diantisipasi dengan kesiapan sumber daya manusia.
“Yang saya khawatirkan adalah perubahan struktur sosial dan struktur ekonomi. Apakah kita memiliki SDM untuk merespons perubahan tersebut?” ujarnya.
Ia bahkan mendorong adanya komitmen yang jelas dan terukur mengenai penyerapan tenaga kerja lokal.
Menurutnya, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu memberikan waktu dan ruang bagi generasi muda Maluku untuk mempersiapkan keterampilan yang dibutuhkan industri.
“Bisakah dibuat komitmen hitam di atas putih tentang serapan tenaga kerja? Misalnya seribu orang khusus anak-anak Maluku, supaya mereka menyiapkan skill dalam waktu tertentu,” tegas Teddy.
Pertumbuhan Ekonomi Belum Tentu Berarti Kesejahteraan
Teddy juga mengingatkan bahwa berbagai pengalaman pembangunan industri ekstraktif di sejumlah daerah menunjukkan pertumbuhan ekonomi tidak selalu otomatis menghasilkan pemerataan kesejahteraan.
Karena itu, pemerintah daerah harus memiliki kapasitas yang kuat dalam mengawal setiap kebijakan yang berkaitan dengan Blok Masela.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi hingga 2030 mungkin saja terjadi, tetapi yang lebih penting adalah memastikan kualitas pertumbuhan tersebut dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.
“Terkait pertumbuhan ekonomi sampai 2030 pasti ada, tetapi kualitas pertumbuhan ekonomi saya pikir masih belum bisa dioptimalkan secara keberlangsungan,” katanya.
Ia menegaskan Maluku membutuhkan persiapan serius untuk “menjemput momen Blok Masela”, bukan sekadar menunggu proyek tersebut datang.
PI 10 Persen Harus Punya Arah yang Jelas
Sosiolog Dr. Manaf Tubaka turut menyoroti persoalan Participating Interest atau PI 10 persen yang menjadi salah satu harapan besar bagi Maluku.
Menurutnya, pertanyaan paling mendasar adalah bagaimana manfaat tersebut nantinya akan dikelola untuk kepentingan masyarakat.
“Terkait PI 10 persen yang didapatkan itu mau diapakan? Pertanyaan itu semua harus dipikirkan,” ujarnya.
Manaf menekankan bahwa pembicaraan mengenai sumber daya alam dan kedaulatan energi tidak boleh mengabaikan keberlanjutan kehidupan masyarakat lokal.
Menurutnya, persoalan tanah dan pembangunan harus dilihat secara lebih luas daripada sekadar urusan kompensasi.
“Dalam perspektif sosiologi kritis, kita harus melihat tanah dan sumber daya itu untuk proyek yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal. Kebijakan harus lebih fokus pada memanusiakan manusia,” tegasnya.
Maluku Harus Memiliki Posisi Tawar
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Socio-Economic and Development Studies, Fajrin Rumalutur, S.Si, menekankan pentingnya pemerintah daerah menentukan positioning atau posisi strategis Maluku dalam pengembangan Blok Masela.
Menurutnya, PI 10 persen tidak boleh hanya menjadi angka yang dibanggakan, tetapi harus memiliki arah pengelolaan yang jelas.
“Positioning PI 10 persen untuk daerah itu apa? Pemerintah daerah harus punya positioning itu,” katanya.
Fajrin mengingatkan Maluku harus belajar dari pengalaman daerah-daerah penghasil sumber daya alam lainnya agar tidak kehilangan manfaat besar dari kekayaan yang berada di wilayahnya sendiri.
Ia juga menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam membangun komunikasi dan nilai tawar dengan pemerintah pusat maupun pihak pengelola proyek.
“Lewat forum diskusi ini, Maluku harus punya nilai tawar dalam proses Blok Masela dan Inpex,” ujarnya.
Selain itu, ia mempertanyakan kesiapan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang nantinya akan terlibat dalam sektor minyak dan gas.
Menurut Fajrin, pengelolaan industri strategis tersebut harus ditangani oleh orang-orang yang benar-benar memiliki kompetensi.
“BUMD yang bicara soal oil and gas, apakah diisi orang-orang yang kompeten untuk mengelolanya? Ini menyangkut keberlangsungan dan prospek ke depan,” katanya.
Blok Masela Bukan Sekadar Proyek Migas
Talkshow tersebut memperlihatkan satu benang merah yang kuat: Blok Masela adalah peluang besar, tetapi peluang itu membutuhkan kesiapan yang sama besarnya.
Tenaga kerja lokal harus dipersiapkan. Hak masyarakat harus dilindungi. Persoalan tanah harus diselesaikan secara manusiawi. PI 10 persen harus memiliki strategi yang jelas. Dan pemerintah daerah harus hadir sebagai pengawal kepentingan masyarakat.
Blok Masela, pada akhirnya, bukan hanya tentang gas yang berada jauh di bawah laut.
Ia adalah tentang siapa yang akan menikmati hasilnya, siapa yang bekerja di dalamnya, dan apakah masyarakat Maluku benar-benar menjadi bagian dari masa depan yang sedang dibangun.
Jika Maluku gagal menyiapkan manusia, kebijakan, dan institusinya sejak sekarang, maka proyek raksasa itu berisiko hanya menjadi cahaya terang yang dinikmati dari kejauhan. Tetapi jika dikelola dengan keberanian, kompetensi, dan keberpihakan kepada rakyat, Blok Masela dapat menjadi momentum besar bagi transformasi ekonomi Maluku dan Indonesia. (SWW-GM)
About The Author
