Gapuramanise.com, Ambon – Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Ambon kembali menjadi sorotan. Badan Pengurus Cabang (BPC) Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Ambon menilai kondisi tersebut bukan lagi sekadar persoalan teknis distribusi, tetapi telah mengganggu aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat.
Ketua Cabang GMKI Ambon, Renno L. Z. Patty,S.I.Kom, meminta Pemerintah Provinsi Maluku dan pimpinan Pertamina Patra Niaga yang bertanggung jawab atas distribusi BBM di wilayah Maluku segera memberikan penjelasan terbuka mengenai kondisi pasokan yang menyebabkan antrean panjang tersebut.
Pantauan GMKI Ambon di lapangan menunjukkan antrean kendaraan roda dua dan roda empat mengular hingga ratusan meter di sejumlah SPBU. Antrean bahkan disebut telah terjadi sejak sekitar pukul 05.00 WIT.
Kondisi itu berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat. Sejumlah pekerja harus kehilangan waktu produktif karena terjebak antrean, siswa berpotensi terlambat ke sekolah, sementara pengemudi ojek online tidak dapat bekerja secara optimal karena waktu yang seharusnya digunakan untuk mencari penumpang habis di SPBU.
Bagi masyarakat yang menggantungkan pendapatan harian dari kendaraan, antrean BBM bukan persoalan kecil. Setiap jam yang terbuang berarti berkurangnya kesempatan untuk memperoleh penghasilan.
Salah satu warga Kota Ambon yang ditemui Gapuramanise.com saat sedang mengantre BBM mengaku kondisi tersebut sangat menyita waktu.
“Kami datang untuk beli bensin, tetapi harus menunggu lama. Kalau setiap hari seperti ini, waktu kerja terbuang. Kami berharap pemerintah dan Pertamina segera mencari solusi supaya masyarakat tidak terus-menerus mengantre seperti ini,” ujar warga tersebut.
GMKI: Jangan Normalisasi Antrean BBM
Saat diwawancarai Gapuramanise.com, Kamis (13/08/2026), Renno L. Z. Patty menilai kondisi tersebut tidak boleh dinormalisasi seolah-olah masyarakat memang harus menerima antrean panjang sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.
“Jangan sampai antrean BBM ini dinormalisasi seolah-olah masyarakat memang harus menghabiskan waktu berjam-jam di SPBU. Di lapangan ada orang yang harus bekerja, ada anak sekolah yang terlambat, ada pengemudi ojek online yang kehilangan waktu mencari nafkah. Ini bukan sekadar soal bensin, tetapi sudah menyentuh aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Renno.
Menurutnya, pemerintah dan Pertamina tidak cukup hanya menyampaikan bahwa stok BBM secara nasional tersedia. Yang jauh lebih penting adalah memastikan BBM benar-benar tersedia dan dapat diakses masyarakat di daerah, khususnya Kota Ambon.
“Kalau stok dikatakan aman, maka keamanan itu harus terasa sampai ke masyarakat. Jangan hanya aman dalam laporan dan angka, tetapi di lapangan rakyat harus antre berjam-jam. Pemerintah dan Pertamina harus menjelaskan persoalan distribusi ini secara terbuka,” tegasnya.
Bahlil Bilang Aman, Realitas di Ambon Justru Antre
GMKI Ambon juga kembali menyinggung pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada 26 Maret 2026.
Saat melakukan peninjauan ketersediaan BBM di SPBU Bolon, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Bahlil menyatakan stok BBM nasional tetap aman di tengah dinamika geopolitik global.
Pernyataan tersebut kini kembali disorot GMKI Ambon karena kondisi yang terjadi di Kota Ambon memperlihatkan persoalan berbeda di tingkat masyarakat.
“Waktu itu katanya stok BBM aman. Sekarang rakyat Ambon yang harus menjawab sendiri: aman di mana? Mungkin di atas kertas aman, tetapi di SPBU masyarakat masih berdiri dalam antrean panjang,” sindir Renno.
Menurutnya, ukuran keamanan pasokan tidak boleh berhenti pada angka stok nasional, tetapi harus dilihat dari kemampuan masyarakat memperoleh BBM ketika mereka membutuhkannya.
“Kalau stok aman tetapi masyarakat harus datang sejak subuh dan menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan bensin, maka pemerintah harus menjelaskan di mana masalahnya. Apakah di pasokan, distribusi, kuota atau pengawasan?” katanya.
Harga BBM Naik, Antrean Jangan Ikut Dinormalisasi
Sorotan GMKI juga tidak terlepas dari penyesuaian harga BBM nonsubsidi yang dilakukan Pertamina pada 10 Juni 2026.
Pertamax mengalami kenaikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green 95 naik menjadi Rp17.000 per liter.
Sementara itu, BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar tetap pada harga yang berlaku.
Bagi GMKI Ambon, persoalan masyarakat bukan hanya mengenai harga. Ketika harga BBM mengalami perubahan, masyarakat juga berhak mendapatkan pelayanan dan distribusi yang lancar.
“Yang naik sudah ada. Yang antre juga ada. Yang kami tunggu sekarang adalah jawaban dan solusinya,” ujar Renno.
Ia menilai tidak adil apabila masyarakat harus menghadapi harga energi sekaligus kehilangan waktu kerja hanya karena persoalan distribusi yang tidak jelas.
“Jangan Sampai Harga Bisa Naik Tengah Malam, BBM Dicari Pagi Hari”
Renno melontarkan kritik tajam terhadap kondisi tersebut.
“Jangan sampai harga BBM bisa berubah tengah malam, sementara ketika pagi rakyat justru harus berjuang mendapatkan BBM. Kalau memang ada masalah pasokan, sampaikan secara terbuka. Jangan masyarakat dibiarkan menebak-nebak,” ujarnya.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui berapa stok yang tersedia, berapa kuota yang diberikan kepada setiap SPBU, kapan kapal pengangkut BBM tiba, serta bagaimana distribusi dilakukan dari terminal hingga ke SPBU.
“Katanya stok aman, tetapi rakyat yang ada di SPBU justru harus antre. Katanya distribusi terkendali, tetapi warga kehilangan waktu kerja, siswa terlambat sekolah dan pengemudi ojek online kehilangan waktu mencari nafkah. Mungkin aman di atas kertas, tetapi yang jelas belum terasa aman di jalanan Ambon,” sindir Renno.
GMKI Minta Pertamina Buka Data Distribusi
GMKI Ambon mendesak Pemerintah Provinsi Maluku dan Pertamina Patra Niaga membuka informasi mengenai distribusi BBM di wilayah Maluku secara transparan.
GMKI meminta pemerintah dan Pertamina menjelaskan:
– Jadwal kedatangan kapal pengangkut BBM;
– Volume pasokan yang masuk ke Maluku;
– Kuota BBM masing-masing SPBU;
– Kondisi stok harian;
– Penyebab terjadinya antrean panjang;
– Mekanisme distribusi dari Terminal BBM Wayame ke SPBU;
– Langkah antisipasi apabila terjadi keterlambatan pasokan.
Menurut GMKI, keterbukaan informasi penting karena Maluku merupakan daerah kepulauan. Gangguan distribusi laut dapat dengan cepat berdampak terhadap ketersediaan BBM di tingkat masyarakat.
“Ini Maluku. Kita daerah kepulauan. Satu hari keterlambatan kapal bisa bikin seluruh kota antre. Pemerintah wajib punya skema mitigasi,” tegas Renno.
Pengawasan SPBU Harus Diperketat
Selain persoalan distribusi, GMKI juga meminta pengawasan terhadap kemungkinan penyimpangan BBM diperketat.
GMKI menyoroti dugaan praktik penimbunan, penjualan BBM kepada pengecer menggunakan jeriken, serta kemungkinan penyalahgunaan sistem barcode dalam pembelian BBM.
Renno meminta pemerintah bersama aparat penegak hukum dan instansi terkait memastikan BBM bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
“Kalau pengawasan tidak diperketat, subsidi BBM hanya dinikmati oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan, bukan masyarakat,” katanya.
Tambah Titik Pasokan dan Siapkan Skema Darurat
GMKI juga meminta pemerintah dan Pertamina menyiapkan solusi jangka panjang, bukan hanya menunggu pasokan berikutnya tiba.
Jika antrean terus terjadi, GMKI mendorong adanya penambahan jam operasional SPBU, termasuk kemungkinan pengoperasian 24 jam secara sementara pada titik tertentu.
Selain itu, mobil tangki keliling dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu wilayah yang mengalami kekurangan pasokan.
GMKI juga meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap kuota BBM subsidi untuk Maluku agar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
BBM adalah Urat Nadi Ekonomi Rakyat
Menurut Renno, persoalan BBM tidak boleh dianggap sebagai masalah antrean biasa.
“BBM adalah urat nadi ekonomi rakyat. Kalau BBM langka, harga sembako naik, ojek tidak jalan, nelayan tidak melaut. Negara tidak boleh abai,” tegasnya.
Ia menilai pemerintah harus memiliki sistem distribusi yang mampu mengantisipasi kondisi geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan.
“Jangan tunggu antrean menjadi ratusan meter baru bicara solusi. Pertamina harus punya sistem antisipasi. Karena bagi masyarakat Maluku, BBM bukan barang mewah. BBM adalah kebutuhan dasar yang menggerakkan seluruh aktivitas ekonomi,” katanya.
GMKI Siap Kawal Persoalan BBM
GMKI Cabang Ambon menyatakan akan terus memantau kondisi distribusi BBM di Kota Ambon. Apabila persoalan ketersediaan dan distribusi BBM tidak segera mendapatkan solusi konkret dari pemerintah dan Pertamina Patra Niaga, GMKI akan terus menyampaikan aspirasi dan mendorong langkah penyelesaian yang berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Renno menegaskan, sikap tersebut bukan semata-mata untuk mengkritik, tetapi sebagai bentuk kontrol sosial agar pemerintah dan badan usaha penyedia energi benar-benar memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.
“Kalau memang ada masalah distribusi, katakan terus terang. Kalau kuota kurang, buka datanya. Kalau kapal terlambat, jelaskan. Kalau ada permainan di lapangan, tindak. Jangan rakyat terus yang disuruh memahami,” ujarnya.
Ia kembali menagih pernyataan pemerintah mengenai keamanan stok BBM.
“Kami tidak sedang meminta karpet merah. Kami hanya meminta BBM tersedia ketika rakyat datang membelinya. Kalau katanya stok aman, buktikan di lapangan. Jangan biarkan kata ‘aman’ menjadi kalimat yang hanya indah di atas kertas, sementara rakyat tetap antre sejak pagi, kehilangan waktu kerja, siswa terlambat sekolah dan pengemudi ojek online kehilangan pendapatan.”
Menurutnya, pemerintah dan Pertamina perlu memberikan penjelasan yang terbuka mengenai kondisi stok, distribusi, kuota, serta kendala yang menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan BBM.
“Jangan sampai harga BBM bisa naik tengah malam, tetapi ketika pagi datang rakyat justru harus berjuang mendapatkannya. Rakyat tidak butuh sekadar kalimat ‘aman’. Rakyat butuh BBM yang benar-benar tersedia,” tutup Renno L. Z. Patty, Ketua Cabang GMKI Ambon.(SWW-GM)
About The Author
