
Gapuramanise.com, Ambon – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Saguara Maluku bertemu dengan Wakil Wali Kota Ambon, Elly Toisuta, di ruang kerja Wakil Wali Kota Ambon, Selasa (17/11/2026). Pertemuan tersebut membahas langkah strategis implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon Ramah Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya terkait rencana pembentukan Komisi Kota Ambon Ramah HAM melalui Peraturan Wali Kota (Perwali).
Pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong agar Perda Kota Ambon Ramah HAM tidak sekadar menjadi landasan normatif, tetapi dapat diwujudkan melalui kebijakan, penguatan kelembagaan, serta program kerja pemerintah daerah yang berorientasi pada penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan HAM bagi seluruh masyarakat.

Dalam pertemuan itu, LBH Saguara Maluku menyampaikan pentingnya pembentukan Komisi Kota Ambon Ramah HAM sebagai instrumen kelembagaan untuk memperkuat koordinasi, pemantauan, fasilitasi, serta pengembangan kebijakan daerah berbasis HAM. Pembentukan komisi tersebut direncanakan melalui Perwali sebagai tindak lanjut dari Perda Kota Ambon Ramah HAM.
Sebagai organisasi non-profit, LBH Saguara Maluku selama ini berkomitmen memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin, khususnya kelompok rentan dan termarginalkan. Selain itu, LBH Saguara juga aktif melakukan advokasi terhadap kebijakan dan regulasi di bidang HAM serta mendorong lahirnya kebijakan yang berkeadilan, inklusif, nondiskriminatif, dan berpihak pada perlindungan hak-hak masyarakat.

Selain membahas pembentukan komisi, LBH Saguara Maluku turut menyerahkan dokumen agenda dan rencana tindak lanjut hasil kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang Penguatan Focal Point HAM.
Dokumen tersebut diharapkan menjadi salah satu pijakan dalam membangun koordinasi lintas perangkat daerah sekaligus memperkuat kapasitas aparatur pemerintah dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Direktur LBH Saguara Maluku, Julista Mustamu, menyampaikan bahwa pembentukan Komisi Kota Ambon Ramah HAM melalui Perwali merupakan langkah penting untuk memastikan komitmen pemerintah daerah dapat diwujudkan secara nyata.
“Pembentukan Komisi Kota Ambon Ramah HAM melalui Perwali merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa komitmen Kota Ambon sebagai kota yang menghormati HAM dapat diwujudkan melalui mekanisme kelembagaan yang jelas, terarah, dan berkelanjutan. Kami berharap proses ini dapat ditindaklanjuti secara kolaboratif bersama Pemerintah Kota Ambon,” ujar Julista.
LBH Saguara Maluku mengapresiasi keterbukaan dan respons positif Wakil Wali Kota Ambon, Elly Toisuta, dalam menerima aspirasi serta agenda tindak lanjut yang disampaikan.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Ambon dan masyarakat sipil dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif, responsif, serta berperspektif HAM.
Melalui kolaborasi tersebut, implementasi Perda Kota Ambon Ramah HAM diharapkan dapat berjalan lebih konkret dan berkelanjutan, sehingga prinsip-prinsip HAM benar-benar hadir dalam kebijakan pemerintah maupun kehidupan masyarakat Kota Ambon. (LM-GM)
