
Gapuramanise.com, Ambon – DPRD Provinsi Maluku memberi perhatian serius terhadap arah penggunaan keuangan daerah. Ketua DPRD Maluku, Benhur George Watubun, mengingatkan pemerintah provinsi agar tidak terjebak dalam penyusunan anggaran yang hanya mengejar pemenuhan administrasi, sementara persoalan mendasar masyarakat belum mendapatkan perhatian yang memadai.
Menurut Benhur, ukuran keberhasilan pengelolaan anggaran bukan terletak pada besarnya nilai APBD, melainkan sejauh mana kebijakan belanja pemerintah mampu menjawab persoalan masyarakat. Hal ini mencakup pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan, hingga pemerataan pelayanan publik di seluruh wilayah Maluku.
Pernyataan tersebut disampaikan Benhur ketika ditemui di Kantor DPRD Provinsi Maluku, Rabu (18/11/2026).
Ia menilai, karakteristik Maluku sebagai wilayah kepulauan menuntut pemerintah lebih cermat dalam menentukan prioritas pembiayaan. Sebab, kebutuhan masyarakat di wilayah perkotaan tidak selalu sama dengan kondisi masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terluar dan daerah yang memiliki keterbatasan akses transportasi.
“Yang menjadi perhatian kita adalah aspek substansial, terutama pendapatan, belanja, distribusi belanja, kesejahteraan daerah, serta infrastruktur yang harus merata dan tidak lagi terkonsentrasi pada titik tertentu,” ungkapnya.
DPRD, kata Benhur, tidak ingin pembahasan anggaran hanya menjadi proses rutin antara pemerintah daerah dan legislatif. Setiap usulan belanja harus diuji berdasarkan urgensi, manfaat, serta kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan penganggaran, DPRD Maluku akan menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Melalui dokumen tersebut, berbagai komponen pendapatan dan belanja akan ditelaah kembali, termasuk program yang dinilai belum mencerminkan kebutuhan prioritas daerah.
Benhur juga menegaskan bahwa pembahasan anggaran harus diselesaikan paling lambat 30 Desember 2026.
“Target kita harus diselesaikan pada tanggal 30 Desember. Apa pun risikonya, harus kita lakukan,” tegasnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa mengejar tenggat waktu bukan berarti pembahasan dapat dilakukan secara terburu-buru. Ketelitian dalam menentukan alokasi dan keberanian mengevaluasi program yang kurang mendesak tetap menjadi bagian penting dari proses tersebut.
Baginya, efisiensi anggaran tidak boleh diterjemahkan sebagai pemangkasan belanja tanpa mempertimbangkan dampaknya. Pelayanan publik dan kebutuhan dasar masyarakat harus tetap menjadi prioritas.
DPRD Maluku kini dituntut memastikan bahwa setiap rupiah yang direncanakan dalam anggaran daerah memiliki tujuan yang jelas. Sebab, masyarakat tidak hanya membutuhkan laporan tentang besarnya anggaran pemerintah, tetapi juga bukti bahwa kebijakan tersebut benar-benar membawa perubahan dalam kehidupan mereka. (LM-GM)
