
Opini : Josias Tiven
Gapuramanise.com – Pernyataan yang menyebut kuota CPNS akan ditutup selama 20 tahun menimbulkan keresahan di tengah masyarakat Kepulauan Aru, bahkan di media sosial seperti facebook telah banyak tanggapan dan kritik masyakarakat terhadap pernyataan Bupati. Juru bicara Bupati kemudian menjelaskan bahwa angka tersebut bukan kebijakan formal dan bukan pembatasan hukum terhadap kesempatan masyarakat mengikuti seleksi CPNS, melainkan ungkapan retoris untuk menegaskan kondisi dan tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah. Tanggapan ini menilai klarifikasi tersebut dari sisi hukum, tata kelola pemerintahan, dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam membuka lapangan kerja serta membenahi pendidikan.
Secara teknis hukum, klarifikasi itu benar: tidak ada kebijakan resmi yang menutup seleksi CPNS selama 20 tahun. Namun dalih “RETORIKA” tidak cukup untuk menghapus persoalan yang sudah terlanjur muncul.
Pejabat publik tidak berbicara sebagai individu biasa. Bupati adalah Pejabat Pembina Kepegawaian di daerahnya, sehingga setiap pernyataannya tentang pengadaan CPNS membawa bobot kewenangan dan dibaca masyarakat sebagai arah kebijakan. Asas kepastian hukum dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menuntut pejabat menjaga kejelasan dan konsistensi sikap. Ucapan yang mengunci harapan satu generasi pencari kerja tidak bisa begitu saja ditarik mundur dengan kata “RETORIS”.
Dampak sebuah pernyataan juga tidak ditentukan oleh status formalnya. Pernyataan itu telah menimbulkan kecemasan dan menggerus kepercayaan publik. Klarifikasi yang layak seharusnya menjawab pertanyaan yang lebih mendasar: apa rencana konkret pemerintah daerah? Klarifikasi yang berhenti pada “itu bukan kebijakan” justru menghindar dari tanggung jawab atas akibat ucapan sendiri.
Kekosongan informasi memperburuk keadaan. Jika memang tidak ada pembatasan hukum, pemerintah daerah berkewajiban menyampaikan secara terbuka kebutuhan formasi, kemampuan fiskal, dan peta jalan pengadaan ASN. Kewajiban ini sejalan dengan asas keterbukaan dalam AUPB dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Dalam Ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, sedangkan Pasal 28D ayat (3) menjamin hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan. UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN menambahkan bahwa seleksi dilakukan berdasarkan sistem merit, yaitu kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa diskriminasi.
Dengan landasan itu, tidak ada kepala daerah yang berwenang menutup kesempatan warga mengikuti seleksi CPNS selama dua dekade. Pengadaan CPNS berjalan melalui mekanisme nasional, mulai dari kebutuhan instansi dan penetapan formasi oleh pemerintah pusat sampai seleksi terbuka. Karena itu, angka “20 tahun” sejak awal tidak memiliki pijakan hukum. Pernyataan yang tidak berpijak pada hukum semestinya tidak keluar dari pejabat yang bersumpah menjalankan undang-undang, dan pengakuan bahwa angka itu hanya retorika menunjukkan ucapan tersebut tidak dipikirkan secara MATANG dan DANGKAL dari Bupati Kepulauan Aru.
Bahwa tantangan fiskal memang nyata dan masuk akal sebagai konteks. UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) membatasi belanja pegawai daerah, sehingga pengendalian belanja pegawai merupakan kewajiban hukum. Tetapi pembatasan itu menuntut perencanaan dan penataan, bukan penutupan total.
Keterbatasan fiskal pada dasarnya adalah persoalan manajemen keuangan daerah, yaitu kemampuan meningkatkan pendapatan asli daerah, menjaga efisiensi belanja, dan menentukan prioritas anggaran. Itu tanggung jawab kepala daerah, bukan nasib yang harus diterima rakyat. Jika ruang fiskal begitu sempit, pertanyaan yang patut diajukan adalah mengapa setelah sekian tahun otonomi daerah, kemandirian fiskal Kepulauan Aru belum tumbuh.
Bahwa ketika penutupan kuota CPNS dianggap kabar buruk yang begitu besar, itu menandakan pemerintah daerah belum berhasil membangun ekonomi lokal yang menyerap tenaga kerja. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan pengembangan ekonomi dan penciptaan iklim usaha sebagai bagian dari tugas otonomi. Jika pemuda hanya menatap CPNS sebagai satu-satunya jalur karier, artinya sektor swasta, koperasi, dan wirausaha belum diberi ruang oleh kebijakan daerah.
Kekayaan alam juga tidak otomatis menjadi lapangan kerja. Daerah dengan potensi laut, perikanan, pertanian, dan pariwisata seperti Kepulauan Aru semestinya memiliki strategi hilirisasi, pelatihan, akses pembiayaan, dan infrastruktur pendukung. Bila potensi itu belum menyerap tenaga kerja lokal, yang bermasalah adalah perencanaannya, bukan kuota CPNS.
Kurangnya kreativitas kebijakan tampak dari tidak adanya tawaran alternatif dalam klarifikasi tersebut. Penjelasan yang baik mestinya disertai program pengganti. Menyalahkan keadaan fiskal adalah cara termudah untuk lepas dari tanggung jawab, padahal kepemimpinan diukur dari kemampuan menemukan jalan keluar di tengah keterbatasan, bukan dari kemampuan menjelaskan mengapa keterbatasan itu ada.
Terhadap persoalan sebagaimana telah saya jelaskan diatas, maka terdapat beberapa solusi yang dapat saya tawarkan: Pertama, pengadaan ASN perlu direncanakan, bukan ditutup. Pemerintah daerah dapat menyusun analisis jabatan dan beban kerja, lalu mengumumkan formasi prioritas seperti guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh. Jalur PPPK dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan mendesak karena lebih fleksibel bagi fiskal daerah, sambil menata belanja pegawai sesuai batas UU HKPD dan merapikan data tenaga honorer. Kedua, ekonomi lokal harus digerakkan agar menyerap tenaga kerja. Di sektor perikanan dan kelautan, pemerintah dapat membangun cold storage, pelabuhan pendaratan ikan, dan fasilitas pengolahan agar nilai tambah tetap berada di Aru. Di sektor pertanian dan perkebunan rakyat, kelompok tani dan koperasi perlu didampingi dengan pelatihan, akses pasar, dan pembiayaan. Bagi pemuda, tersedia peluang melalui inkubator UMKM, kemudahan akses KUR, dan program magang di usaha lokal. Pengadaan barang dan jasa daerah dapat memprioritaskan pelaku usaha dan tenaga kerja lokal sesuai aturan, sementara balai latihan kerja membuka pelatihan sesuai kebutuhan nyata, seperti pengolahan hasil laut, mekanik kapal, pertukangan, dan keterampilan digital. Ketiga, pendapatan daerah perlu diperkuat melalui penataan pajak dan retribusi yang transparan, kerja sama dengan pemerintah provinsi dan pusat, serta pemanfaatan dana transfer secara tepat sasaran. Keempat, DPRD Kabupaten Kepulauan Aru diharapkan meminta penjelasan terbuka dari Bupati tentang kebutuhan ASN dan kondisi fiskal daerah melalui rapat dengar pendapat dan rapat kerja dengan perangkat daerah terkait. Dalam fungsi anggaran, DPRD dapat memastikan program penciptaan lapangan kerja, pelatihan, dan dukungan usaha lokal mendapat alokasi yang memadai dan terukur dalam APBD. Dalam fungsi legislasi, DPRD dapat mendorong peraturan daerah yang memperkuat perlindungan dan pemberdayaan usaha serta tenaga kerja lokal.
