Home » Ketua PERMARU Tolak Moratorium CPNS 20 Tahun di Kepulauan Aru

Gapuramanise.com, Dobo – Ketua Umum Persatuan Mahasiswa Aru (PERMARU), Genes Mangar, menyatakan penolakan terhadap kebijakan Bupati Kepulauan Aru yang meniadakan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hingga 20 tahun ke depan. Ia menilai kebijakan tersebut tidak bijak dan berpotensi merugikan daerah dalam jangka panjang, khususnya bagi generasi muda dan para sarjana asal Kepulauan Aru.

Menurut Genes, moratorium selama dua dekade merupakan kebijakan yang perlu dipertimbangkan secara matang karena akan berdampak langsung terhadap masa depan ribuan anak muda Aru yang sedang menempuh pendidikan tinggi.

“Dua puluh tahun itu satu generasi. Selama itu akan ada ribuan anak Aru yang lulus kuliah. Kami bertanya, apakah Bupati sudah siap menyediakan lapangan pekerjaan untuk mereka? Kalau belum, ke mana para sarjana ini harus pergi?” kata Genes.

Pertanyakan Penyebab Kelebihan Pegawai

Genes juga mempertanyakan alasan kelebihan jumlah pegawai atau overcapacity yang disebut menjadi salah satu dasar kebijakan tersebut. Menurutnya, persoalan kelebihan pegawai harus ditelusuri dari akar masalah, termasuk ketepatan perencanaan kebutuhan aparatur pemerintah daerah.

Ia menjelaskan bahwa setiap pengusulan formasi CPNS maupun PPPK semestinya didasarkan pada Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK).

“Pertanyaannya, kenapa kelebihan pegawai bisa terjadi? Setiap pengusulan formasi kan harus didasari Anjab dan ABK. Kalau sampai ada kelebihan belanja pegawai, patut dipertanyakan apakah Anjab dan ABK-nya akurat. Ini seharusnya jadi bahan evaluasi, bukan langsung ditutup selama 20 tahun,” ujarnya.

Genes tidak menampik bahwa penghematan anggaran dan pengendalian belanja pegawai dapat menjadi pertimbangan pemerintah daerah. Namun, ia menilai penghentian penerimaan CPNS hingga 20 tahun merupakan langkah yang terlalu jauh.

“Ditutup selama 20 tahun, bayangkan saja. Apa jadinya?” katanya.

Tiga Dampak yang Dikhawatirkan

Genes menyebut terdapat sedikitnya tiga dampak serius yang berpotensi muncul apabila kebijakan tersebut tetap diberlakukan.

Pertama, terhambatnya regenerasi aparatur sipil negara. Menurutnya, pegawai yang saat ini bertugas akan memasuki masa pensiun secara bertahap. Jika tidak ada penerimaan pegawai baru, pemerintah daerah berpotensi menghadapi kekurangan tenaga kerja, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan, termasuk di wilayah pulau-pulau terpencil.

Kedua, hilangnya harapan generasi muda untuk mengabdi di daerah sendiri. Banyak mahasiswa asal Aru yang menempuh pendidikan tinggi di Ambon, Makassar, Jawa, dan sejumlah daerah lainnya dengan dukungan ekonomi keluarga yang sebagian besar bekerja sebagai nelayan, petani, maupun pedagang kecil.

Mereka, kata Genes, memiliki harapan untuk kembali ke kampung halaman dan berkontribusi bagi pembangunan daerah.

“Anak-anak muda yang sudah sekolah tinggi dengan harapan mengabdi di daerah, harapan itu jadi pupus. Tidak ada kesempatan,” ucapnya.

Ketiga, berkurangnya kesempatan pemerintah daerah mendapatkan tenaga profesional dari kalangan lulusan baru atau fresh graduate. Padahal, regenerasi aparatur dibutuhkan untuk menghadirkan gagasan, inovasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Ujung-ujungnya yang rugi juga pemerintah. Kualitas sumber daya manusia menentukan kemajuan daerah,” tuturnya.

Lapangan Kerja Terbatas, Ekonomi Daerah Ikut Terdampak

Lebih lanjut, Genes menilai kondisi lapangan kerja di Kepulauan Aru masih sangat terbatas. Sebagian besar masyarakat menggantungkan penghasilan dari sektor perikanan, perkebunan, hasil kebun, serta usaha perdagangan berskala kecil.

Menurutnya, pekerjaan sebagai nelayan membutuhkan modal besar, mulai dari pengadaan kapal hingga biaya bahan bakar. Sementara itu, membuka usaha baru juga menghadapi tantangan karena daya beli masyarakat yang masih terbatas.

Ia menilai penghasilan aparatur pemerintah menjadi salah satu sumber perputaran uang dalam perekonomian daerah. Karena itu, kebijakan penghentian penerimaan pegawai dinilai perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

“Kalau pegawai tidak ditambah, uang tidak berputar. Kalau uang tidak berputar, toko juga sepi. Semua kena imbasnya,” katanya.

Genes menegaskan, bagi masyarakat Aru, kesempatan menjadi CPNS maupun PPPK bukan semata-mata persoalan status pekerjaan, melainkan juga berkaitan dengan kesempatan memperoleh kehidupan yang layak di daerah sendiri.

“Ini soal bertahan di tanah sendiri. Mohon dipertimbangkan dengan baik,” tegasnya.

PERMARU Sampaikan Lima Tuntutan

Sebagai bentuk sikap organisasi, PERMARU menyampaikan lima tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dan DPRD.

Pertama, meminta Bupati Kepulauan Aru meninjau kembali kebijakan moratorium tersebut melalui dialog bersama mahasiswa, akademisi, tokoh adat, tokoh agama, dan DPRD.

Kedua, mendesak pemerintah daerah membuka secara transparan dasar hukum, hasil kajian Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), serta pertimbangan fiskal yang menjadi dasar kebijakan.

Ketiga, meminta pemerintah daerah menyusun peta jalan penciptaan lapangan kerja bagi sarjana asal Aru, khususnya pada sektor perikanan, pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif, disertai target serta alokasi anggaran yang jelas.

Keempat, meminta DPRD Kabupaten Kepulauan Aru menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal serta menyerap aspirasi pemuda dan mahasiswa terkait persoalan tersebut.

Kelima, mendesak agar putra-putri daerah mendapat prioritas dalam setiap kesempatan rekrutmen yang tersedia, termasuk penerimaan PPPK, sesuai ketentuan yang berlaku.

Tegaskan Tidak Anti-Pemerintah

Genes menegaskan, sikap PERMARU bukan merupakan bentuk penentangan terhadap pemerintah daerah. Menurutnya, pernyataan tersebut merupakan bentuk kritik dan kepedulian mahasiswa terhadap kebijakan publik yang dinilai belum memberikan kepastian solusi bagi masa depan generasi muda Aru.

Ia menyatakan PERMARU tetap membuka ruang dialog dengan pemerintah daerah untuk membahas persoalan tersebut secara terbuka dan mencari solusi yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Kami tidak anti-pemerintah. Kami siap duduk bersama dan berdiskusi. Tetapi kami juga akan terus mengawal persoalan ini bersama seluruh mahasiswa dan masyarakat Aru,” pungkasnya. (MT-GM) 

About The Author

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *