Gapuramanise.com, Ambon – Peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi Maluku masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar. Tantangan geografis sebagai wilayah kepulauan, ketidakmerataan tenaga pengajar berdasarkan mata pelajaran, serta keterbatasan infrastruktur digital menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan penanganan serius dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan.
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pattimura (FKIP Unpatti), Prof. Dr. I.H. Wenno, M.Pd., menegaskan bahwa pembenahan sektor pendidikan di Maluku harus dilakukan secara menyeluruh. Penambahan jumlah sekolah dan guru, menurutnya, perlu diikuti dengan pemerataan tenaga pendidik sesuai bidang keahlian, peningkatan kapasitas guru, serta perluasan akses teknologi pembelajaran.
Hal tersebut disampaikan Wenno saat memberikan keterangan kepada wartawan bersama jajaran wakil dekan dan Ketua Panitia Forum Komunikasi (Forkom) FKIP se-Indonesia di Gedung Learning Center FKIP Unpatti, Selasa (13/10/2026).
Wenno menjelaskan, kondisi geografis Maluku yang terdiri atas banyak pulau membuat penyelenggaraan pendidikan membutuhkan pendekatan berbeda dibandingkan daerah yang memiliki wilayah daratan lebih terkonsentrasi. Jarak antarpulau, keterbatasan transportasi, dan belum meratanya infrastruktur digital turut memengaruhi distribusi layanan pendidikan.
Ia mengakui, posisi Maluku dalam pemeringkatan pendidikan nasional telah mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya. Kendati demikian, perkembangan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan terselesaikannya berbagai persoalan yang masih dihadapi sekolah-sekolah di daerah ini.
“Maluku memang mengalami kenaikan, tetapi persoalan akses dan pemerataan pendidikan masih harus menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Menurut Wenno, capaian pemeringkatan perlu diikuti dengan perbaikan nyata dalam proses pembelajaran. Pemerintah tidak cukup hanya melihat perkembangan pendidikan berdasarkan angka statistik, tetapi juga harus memastikan tersedianya tenaga pendidik dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan setiap sekolah.
Ia menyebutkan, tantangan pendidikan di Maluku berkaitan erat dengan kondisi wilayah kepulauan. Karena itu, kebijakan yang diterapkan perlu mempertimbangkan karakteristik daerah agar pelayanan pendidikan dapat menjangkau peserta didik secara lebih merata.
Digitalisasi Pendidikan Perlu Diperkuat
Salah satu langkah yang dinilai penting untuk mengurangi kesenjangan pendidikan antarpulau ialah pengembangan infrastruktur digital. Teknologi dinilai dapat memperluas akses terhadap sumber belajar, membantu guru memperoleh bahan pembelajaran, serta mendukung peningkatan kapasitas kepala sekolah dan tenaga pendidik.
Wenno mengatakan, pemanfaatan teknologi harus diarahkan untuk menjawab hambatan yang selama ini muncul akibat jarak dan keterbatasan jangkauan layanan pendidikan.
“Kalau infrastruktur digitalisasi sudah diperbaiki, teknologi harus benar-benar dimaksimalkan untuk mendukung pembelajaran. Ini menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi kendala jarak di wilayah kepulauan,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa digitalisasi tidak dapat menjadi satu-satunya solusi. Ketersediaan jaringan internet harus disertai fasilitas pendukung, transportasi yang memadai, serta pemerataan tenaga pengajar.
Tanpa dukungan tersebut, sekolah-sekolah di wilayah terpencil berpotensi tetap menghadapi kesulitan dalam memberikan pelayanan pendidikan yang setara dengan sekolah di wilayah yang aksesnya lebih mudah.
Karena itu, pengembangan teknologi pendidikan perlu ditempatkan sebagai bagian dari kebijakan yang lebih luas, dengan memperhatikan kebutuhan setiap daerah dan kesiapan fasilitas yang tersedia.
Ketimpangan Guru Mata Pelajaran Masih Menjadi Persoalan
Selain akses dan infrastruktur, Wenno menyoroti distribusi guru yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan mata pelajaran di sekolah. Menurutnya, persoalan kekurangan tenaga pengajar tidak bisa diukur hanya berdasarkan jumlah guru secara keseluruhan.
Ia menjelaskan, suatu sekolah mungkin memiliki tenaga pengajar dalam jumlah cukup, tetapi masih kekurangan guru untuk mata pelajaran tertentu. Kondisi ini dapat menghambat pelaksanaan pembelajaran dan memengaruhi kemampuan siswa dalam memahami materi.
“Pemerataan guru itu bukan hanya dilihat dari jumlah guru, tetapi pemerataan guru mata pelajaran. Ada sekolah yang memiliki guru cukup banyak, tetapi untuk mata pelajaran tertentu justru tidak tersedia,” tegas Wenno.
Sejumlah bidang yang menjadi perhatian antara lain matematika, fisika, kimia, biologi, dan bahasa Inggris. Kekurangan guru pada bidang-bidang tersebut membutuhkan perhatian khusus agar kegiatan pembelajaran dapat berlangsung sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan peserta didik.
Wenno menilai, pemerintah daerah perlu memperkuat pemetaan kebutuhan guru secara terukur. Melalui pemetaan tersebut, penempatan tenaga pendidik dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah, sehingga tidak terjadi penumpukan guru pada bidang tertentu sementara mata pelajaran lainnya kekurangan pengajar.
Persoalan serupa juga ditemukan pada sekolah yang menyelenggarakan pendidikan dengan bidang keahlian khusus. Ketersediaan guru produktif sangat dibutuhkan untuk memastikan peserta didik memperoleh pembelajaran sesuai kompetensi yang ingin dikembangkan.
Apabila tenaga pendidik tidak tersedia sesuai bidang keahlian, proses pengembangan keterampilan siswa dikhawatirkan tidak berjalan optimal. Oleh sebab itu, kebijakan distribusi guru perlu mempertimbangkan kebutuhan mata pelajaran umum sekaligus kebutuhan pendidikan berbasis keahlian.
FKIP Unpatti Dorong Pendampingan Kepala Sekolah dan Guru
Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan, FKIP Unpatti turut mendorong penguatan kemampuan kepala sekolah dan guru melalui program pendampingan atau coaching clinic.
Wenno menjelaskan, upaya tersebut dilakukan untuk memperkuat kemampuan manajerial kepala sekolah serta meningkatkan kompetensi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran.
Pendampingan terhadap kepala sekolah diarahkan pada perbaikan tata kelola satuan pendidikan, termasuk pengelolaan program sekolah dan evaluasi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Sementara itu, pengembangan kompetensi guru difokuskan pada pendekatan pembelajaran dan praktik mengajar yang lebih efektif.
Melalui langkah tersebut, sekolah diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara berkelanjutan. Peningkatan kompetensi pendidik juga diharapkan dapat membantu menjawab persoalan pembelajaran yang masih ditemukan di berbagai wilayah Maluku.
Wenno menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan tidak semata-mata ditentukan oleh nilai akademik siswa. Pendidikan juga harus mampu membangun karakter, memperkuat keterampilan dasar, dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan peserta didik.
Dalam konteks itu, kemampuan literasi dan numerasi menjadi aspek yang perlu terus diperhatikan. Kedua kemampuan tersebut merupakan fondasi penting bagi siswa untuk memahami materi pelajaran, mengolah informasi, dan menyelesaikan persoalan dalam proses belajar.
Perbedaan capaian pendidikan antarkabupaten dan kota juga menunjukkan perlunya pendekatan yang menyesuaikan kondisi daerah. Kebijakan yang efektif di satu wilayah belum tentu dapat diterapkan dengan cara yang sama di wilayah lain karena setiap daerah memiliki tantangan dan kebutuhan tersendiri.
Forkom FKIP Diharapkan Perkuat Kolaborasi Pendidikan
Wenno menilai, pembenahan pendidikan Maluku tidak dapat dibebankan kepada sekolah atau pemerintah daerah saja. Diperlukan kerja sama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, serta masyarakat.
Dalam hal ini, Forum Komunikasi FKIP se-Indonesia menjadi salah satu wadah untuk memperkuat pertukaran gagasan dan pengalaman antarlembaga pendidikan tenaga kependidikan.
Melalui forum tersebut, perguruan tinggi yang berperan dalam mencetak calon guru diharapkan dapat memperluas kolaborasi dan memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas pendidikan, termasuk di wilayah kepulauan seperti Maluku.
Kerja sama antara FKIP Unpatti dan para pemangku kepentingan pendidikan diharapkan dapat menghasilkan program yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Fokusnya mencakup pemerataan guru mata pelajaran, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, penguatan kepemimpinan sekolah, serta pemanfaatan teknologi untuk memperluas akses pembelajaran.
Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa perbaikan pendidikan membutuhkan kebijakan yang saling mendukung. Pembangunan fasilitas tanpa pemerataan guru belum cukup, demikian pula penyediaan teknologi tanpa peningkatan kemampuan pendidik tidak akan memberikan hasil maksimal.
Maluku memang menghadapi tantangan geografis yang tidak ringan. Namun, kondisi kepulauan harus menjadi dasar untuk merancang kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran, bukan menjadi penghalang bagi masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan berkualitas.
Pada akhirnya, keberhasilan pembenahan pendidikan di Maluku perlu tercermin dalam kualitas pembelajaran, ketersediaan guru sesuai kebutuhan, peningkatan kemampuan literasi dan numerasi, serta terbukanya kesempatan belajar yang lebih adil bagi seluruh peserta didik. (LMW-GM)
About The Author
