Opini: Benjamin Jermias, S.Pd
Blok Masela kembali menjadi pembicaraan besar di Maluku. Setelah puluhan tahun berada dalam penantian, proyek LNG Abadi Masela akhirnya memasuki babak baru setelah groundbreaking dilaksanakan pada Juli 2026.
Proyek yang diperkirakan bernilai sekitar US$21 miliar atau sekitar Rp342 triliun ini diproyeksikan menjadi salah satu proyek energi terbesar yang akan memberikan dampak ekonomi bagi Indonesia dan Maluku. Pada masa konstruksi, proyek ini diperkirakan membutuhkan sekitar 12.000 tenaga kerja, sedangkan pada tahap operasi diperkirakan membutuhkan sekitar 800–1.000 pekerja.
Nilai investasi triliunan rupiah, ribuan lapangan pekerjaan, pembangunan infrastruktur, peluang usaha, serta potensi pertumbuhan ekonomi seharusnya menjadi kabar baik bagi masyarakat Maluku.
Namun, di tengah optimisme tersebut, terdapat satu pertanyaan yang tidak boleh diabaikan:
Apakah Blok Masela akan menjadi sumber kekayaan bagi masyarakat Maluku, atau justru masyarakat lokal hanya akan menjadi penonton dari kekayaan yang ada di tanah dan laut mereka sendiri?
Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting ketika kita berbicara mengenai masyarakat Maluku Barat Daya (MBD).
Kekayaan yang Dekat, Belum Tentu Dinikmati
Secara geografis, MBD merupakan bagian dari wilayah yang berada dalam konteks pengembangan Blok Masela. Karena itu, sangat wajar apabila masyarakat MBD memiliki harapan besar terhadap proyek tersebut.
Harapan itu bukan semata-mata mengenai pekerjaan, tetapi juga mengenai masa depan generasi muda, pembangunan daerah, peningkatan kualitas pendidikan, kesempatan berusaha, serta kesejahteraan masyarakat.
Masyarakat daerah tidak seharusnya hanya melihat Blok Masela sebagai proyek industri yang berada jauh dari kehidupan mereka. Proyek tersebut harus dilihat sebagai momentum untuk mengubah struktur sosial dan ekonomi masyarakat Maluku secara lebih luas.
Pemerintah Provinsi Maluku sendiri sebelumnya menyatakan komitmen untuk menyiapkan sumber daya manusia agar masyarakat Maluku, khususnya masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan MBD, dapat menjadi penerima manfaat utama proyek tersebut.
Pemerintah juga menargetkan sedikitnya 60 persen tenaga kerja pada posisi staf dan operator tingkat menengah pada fase awal konstruksi berasal dari tenaga kerja lokal serta menargetkan 2.000 orang memperoleh sertifikasi kompetensi migas dan sektor pendukung.
Pernyataan tersebut tentu memberikan harapan. Namun, harapan akan kehilangan maknanya apabila tidak diterjemahkan ke dalam mekanisme yang nyata, transparan, terukur, dan dapat diakses oleh masyarakat.
Persoalan Tenaga Kerja: Di Sinilah Ujian Sesungguhnya
Persoalan yang sedang muncul saat ini berkaitan dengan proses perekrutan tenaga kerja untuk mendukung pembangunan Blok Masela.
Pada akhir September hingga awal Oktober 2026, masyarakat dan mahasiswa asal MBD menyampaikan keberatan mengenai proses perekrutan tenaga kerja yang dilakukan untuk proyek tersebut. Mereka mempertanyakan apakah masyarakat MBD telah memperoleh kesempatan yang proporsional dalam proses rekrutmen.
Pada 5 Oktober 2026, mahasiswa dan masyarakat MBD bahkan melakukan aksi penyampaian aspirasi di Kantor Gubernur Maluku. Mereka mempersoalkan informasi lowongan kerja yang beredar dan menilai bahwa persyaratan tertentu berpotensi membatasi kesempatan masyarakat MBD untuk ikut serta.
Persoalan ini kemudian berlanjut. Pada 6 Oktober 2026, Komisi III DPRD MBD mengadakan pertemuan dengan Disnakertrans Provinsi Maluku untuk membahas persoalan rekrutmen tenaga kerja Blok Masela.
Pertanyaan yang muncul antara lain menyangkut mekanisme rekrutmen, persyaratan, kualifikasi, kategori tenaga kerja lokal, serta akses masyarakat MBD terhadap informasi dan proses perekrutan.
Di sinilah persoalan Blok Masela tidak lagi sekadar persoalan ekonomi. Ia telah menjadi persoalan keadilan sosial, kesempatan, keterlibatan masyarakat, dan masa depan generasi muda Maluku.
Jangan Sampai Masyarakat Hanya Menjadi Penonton
Pemerintah pusat telah menyampaikan bahwa proyek Masela akan memprioritaskan tenaga kerja lokal. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bahkan menyatakan bahwa anak-anak daerah yang telah mendapatkan pendidikan di bidang migas akan diserap terlebih dahulu sebelum tenaga kerja dari luar daerah direkrut.
Pernyataan tersebut tentu harus diapresiasi. Namun, pertanyaan berikutnya adalah: siapa yang dimaksud dengan tenaga kerja lokal?
Apakah “lokal” berarti seluruh masyarakat Maluku? Apakah berarti masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar? Apakah termasuk masyarakat MBD?
Dan jika masyarakat MBD termasuk di dalamnya, bagaimana bentuk kuota, mekanisme, persyaratan, dan aksesnya?
Pertanyaan tersebut sangat penting karena sebuah kebijakan dapat terlihat baik di atas kertas, tetapi belum tentu dirasakan secara adil dalam praktik.
Masyarakat MBD tidak meminta agar seluruh pekerjaan diberikan kepada mereka. Yang dibutuhkan adalah kesempatan yang adil.
Masyarakat MBD juga tidak meminta agar kompetensi diabaikan. Sebaliknya, masyarakat MBD harus didorong untuk meningkatkan kompetensi agar mampu bersaing.
Masyarakat MBD tidak meminta perlakuan istimewa. Yang dibutuhkan adalah transparansi, akses informasi, kesempatan mengikuti seleksi, pelatihan, sertifikasi, dan proses rekrutmen yang dapat dipertanggungjawabkan.
Inilah perbedaan antara meminta hak dan meminta keistimewaan.
Persoalannya Bukan Hanya Siapa yang Diterima, tetapi Siapa yang Dipersiapkan
Kita juga harus berhati-hati agar persoalan Blok Masela tidak berubah menjadi konflik antara masyarakat MBD dan masyarakat Kepulauan Tanimbar. Kedua masyarakat tersebut sama-sama merupakan bagian penting dari Maluku.
Persoalannya bukan siapa yang lebih berhak atas pekerjaan, melainkan bagaimana pemerintah dan perusahaan menciptakan sistem yang adil bagi masyarakat daerah.
Karena itu, apabila kebutuhan tenaga kerja sangat besar, pemerintah seharusnya tidak hanya membuka lowongan, tetapi juga membuka jalan menuju kompetensi.
Jika seorang anak MBD belum memiliki sertifikat tertentu, maka pertanyaannya bukan hanya, “Mengapa dia tidak memenuhi syarat?”
Pertanyaan yang lebih penting adalah:
“Apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk memastikan anak tersebut memiliki kesempatan memperoleh sertifikat itu?”
Jika seorang pemuda MBD belum mempunyai pengalaman kerja di sektor migas, jangan berhenti pada kalimat bahwa dia tidak berpengalaman. Pertanyaannya adalah:
“Di mana dia dapat memperoleh pengalaman tersebut?”
Jika persyaratan pekerjaan membutuhkan keterampilan tertentu, masyarakat harus diberikan akses terhadap pelatihan yang relevan.
Dengan demikian, tanggung jawab pemerintah bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai jembatan antara masyarakat lokal dan kebutuhan industri.
Blok Masela tidak hanya harus menghasilkan gas, tetapi juga harus menghasilkan manusia yang berkualitas. Inilah yang menurut saya harus menjadi paradigma utama dalam pembangunan Blok Masela.
Keberhasilan Blok Masela tidak seharusnya hanya diukur dari berapa banyak LNG yang diproduksi, berapa besar investasi yang masuk, atau berapa besar pendapatan negara yang diperoleh.
Keberhasilan proyek juga harus diukur dari:
– Berapa banyak anak Maluku yang memperoleh pekerjaan;
– Berapa banyak anak MBD yang mendapatkan pelatihan;
– Berapa banyak tenaga kerja lokal yang memperoleh sertifikasi;
– Berapa banyak usaha masyarakat lokal yang masuk ke dalam rantai pasok;
– Berapa banyak generasi muda yang mengalami peningkatan keterampilan; dan
– Berapa besar perubahan kualitas hidup masyarakat di wilayah sekitar proyek.
Dengan kata lain, Blok Masela harus menghasilkan pembangunan manusia, bukan hanya produksi energi.
Kekayaan atau Kemiskinan?
Judul “Kekayaan atau Kemiskinan” sebenarnya bukan pertanyaan tentang apakah Maluku memiliki sumber daya alam yang kaya. Maluku jelas memiliki kekayaan alam yang luar biasa.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah:
Apakah kekayaan sumber daya alam tersebut mampu menghapus kemiskinan masyarakat yang hidup di sekitarnya?
Sebuah daerah dapat memiliki sumber daya alam yang sangat besar, tetapi masyarakatnya tetap miskin apabila masyarakat lokal tidak memperoleh akses terhadap manfaat ekonomi dari sumber daya tersebut.
Kita tidak ingin melihat sebuah paradoks: perusahaan datang dengan teknologi tinggi, tenaga ahli datang dari berbagai daerah, investasi triliunan rupiah masuk, pembangunan fasilitas berjalan, tetapi anak-anak muda dari daerah sendiri hanya melihat semuanya dari kejauhan.
Kita tidak ingin generasi muda MBD suatu hari bertanya:
“Kalau daerah kami memiliki kekayaan sebesar itu, mengapa kami tetap harus pergi jauh untuk mencari pekerjaan?”
Pertanyaan tersebut akan menjadi kegagalan moral pembangunan apabila tidak dijawab dengan kebijakan yang adil.
Pemerintah sebagai Penjamin Keadilan
Polemik mengenai rekrutmen tenaga kerja seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk membangun mekanisme yang lebih jelas.
Pertama, informasi lowongan kerja harus dibuka secara transparan. Masyarakat harus mengetahui jenis pekerjaan, jumlah kebutuhan tenaga kerja, kualifikasi, lokasi pendaftaran, batas waktu, serta mekanisme seleksi.
Kedua, proses rekrutmen harus dapat diawasi. Pemerintah daerah, pemerintah provinsi, DPRD, masyarakat sipil, dan lembaga terkait harus memiliki ruang untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan sesuai aturan.
Ketiga, masyarakat MBD harus memperoleh akses yang sama untuk meningkatkan kompetensi. Pemerintah perlu memperbanyak pelatihan, sertifikasi, pendidikan vokasi, dan program persiapan tenaga kerja yang benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan industri.
Keempat, harus ada sistem data tenaga kerja lokal. Pemerintah perlu mengetahui siapa saja anak MBD yang memiliki kompetensi tertentu sehingga ketika kebutuhan tenaga kerja muncul, mereka tidak kehilangan kesempatan hanya karena informasi tidak sampai kepada mereka.
Kelima, masyarakat lokal perlu dilibatkan dalam rantai ekonomi yang lebih luas. Kesempatan tidak boleh hanya berbentuk pekerjaan sebagai pekerja proyek.
Masyarakat juga harus mendapatkan peluang dalam transportasi, logistik, katering, penginapan, jasa, perdagangan, konstruksi, penyediaan barang, dan berbagai sektor pendukung lainnya.
Jangan Membiarkan Anak Muda MBD Kehilangan Harapan
Persoalan rekrutmen tenaga kerja harus dilihat lebih jauh daripada sekadar persoalan administratif.
Bagi seorang pemuda di MBD, satu lowongan pekerjaan dapat berarti masa depan sebuah keluarga. Satu kesempatan pelatihan dapat mengubah kehidupan seseorang. Satu sertifikat kompetensi dapat membuka pintu yang sebelumnya tertutup.
Sebaliknya, apabila kesempatan tersebut dianggap tidak adil atau tidak transparan, yang muncul bukan hanya kekecewaan, tetapi juga rasa kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan institusi yang mengelola proyek tersebut.
Karena itu, suara masyarakat MBD tidak boleh dianggap sebagai gangguan terhadap investasi. Kritik masyarakat justru harus dipandang sebagai bagian dari pengawasan sosial terhadap pembangunan.
Pembangunan yang baik bukan pembangunan yang tidak pernah dikritik.
Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang mampu mendengarkan kritik, memperbaiki kekurangan, dan memastikan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.
Blok Masela dan Masa Depan Maluku
Blok Masela adalah peluang besar. Namun, peluang tidak otomatis menjadi kesejahteraan. Investasi tidak otomatis menjadi keadilan. Lapangan kerja tidak otomatis dapat diakses oleh masyarakat lokal. Dan kekayaan alam tidak otomatis menghapus kemiskinan.
Semuanya bergantung pada bagaimana pemerintah, perusahaan, dan masyarakat membangun sistem yang adil.
Karena itu, persoalan tenaga kerja MBD yang sedang berlangsung harus segera diselesaikan melalui dialog terbuka dan mekanisme yang transparan.
Pemerintah perlu memberikan kejelasan mengenai kategori tenaga kerja lokal, kebutuhan tenaga kerja, persyaratan, distribusi kesempatan, serta program peningkatan kompetensi bagi masyarakat MBD.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa masyarakat tidak hanya diberi janji tentang pekerjaan, tetapi benar-benar dipersiapkan untuk mendapatkan pekerjaan tersebut.
Sebab pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya ribuan lowongan pekerjaan.
Yang dipertaruhkan adalah masa depan generasi muda Maluku Barat Daya.
Blok Masela boleh menjadi proyek energi terbesar. Blok Masela boleh menjadi proyek strategis nasional. Blok Masela boleh menghasilkan gas dalam jumlah besar.
Tetapi ukuran keberhasilannya harus lebih besar daripada sekadar angka investasi.
Jika kekayaan Blok Masela mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Maluku dan membuka masa depan bagi anak-anak MBD, maka Blok Masela adalah kekayaan.
Namun, jika masyarakat yang hidup di wilayah yang berkaitan dengan proyek tersebut justru tersisih dari kesempatan, maka kekayaan alam yang besar itu akan menjadi ironi di tengah kemiskinan masyarakatnya.
Karena itu, pertanyaan kita hari ini bukan sekadar:
“Berapa besar kekayaan Blok Masela?”
Tetapi:
“Berapa besar manfaat Blok Masela yang benar-benar sampai kepada masyarakat?”
Dan khusus untuk masyarakat Maluku Barat Daya, pertanyaan yang harus terus kita kawal adalah:
“Ketika Blok Masela mulai menghasilkan kekayaan, apakah anak-anak MBD akan menjadi bagian dari mereka yang menikmati kekayaan tersebut, atau hanya menjadi penonton di tanah dan lautnya sendiri?”
Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan apakah Blok Masela kelak dikenang sebagai simbol kekayaan Maluku atau justru sebagai ironi kemiskinan di tengah kekayaan alam.
MBD tidak menuntut semua pekerjaan menjadi milik MBD. MBD hanya menuntut kesempatan yang adil, informasi yang transparan, akses terhadap pelatihan dan sertifikasi, serta mekanisme rekrutmen yang dapat dipertanggungjawabkan.
About The Author
